SUKABUMIUPDATE.com - Peretas mencuri alamat email lebih dari 200 juta pengguna Twitter dan mempostingnya di forum peretasan online, kata seorang peneliti keamanan seperti dilansir Al Jazeera lewat tempo.co, Jumat, 6 Januari 2023.
“Pelanggaran tersebut sayangnya akan menyebabkan banyak peretasan, phishing, dan doxxing yang ditargetkan,” Alon Gal, salah satu pendiri perusahaan pemantauan keamanan siber Israel, Hudson Rock, menulis di LinkedIn. "Ini salah satu kebocoran paling signifikan yang pernah saya lihat."
Twitter belum mengomentari laporan tersebut, yang pertama kali diposting Gal di media sosial pada 24 Desember, atau menanggapi pertanyaan tentang pelanggaran tersebut sejak tanggal itu. Tidak jelas tindakan apa, jika ada, yang diambil Twitter untuk menyelidiki atau memulihkan masalah tersebut.
Baca Juga: Ridwan Kamil vs Netizen Trending di Twitter Perkara Bangun Masjid Pakai Dana APBD
Kantor berita Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen bahwa data di forum itu asli dan berasal dari Twitter. Tangkapan layar forum peretas, tempat data muncul pada Rabu, telah beredar secara online.
Troy Hunt, pencipta situs pemberitahuan pelanggaran Have I Been Pwned, melihat data yang bocor dan mengatakan di Twitter bahwa tampaknya "seperti yang digambarkan Gal".
Tidak ada petunjuk tentang identitas atau lokasi peretas atau peretas di balik pelanggaran tersebut. Itu mungkin terjadi pada awal 2021, sebelum Elon Musk mengambil alih kepemilikan perusahaan tahun lalu.
Baca Juga: Trending di Twitter, Ini Sederet Fakta Fajar Sadboy yang Viral Usai di Ghosting Cewek
Klaim tentang ukuran dan ruang lingkup pelanggaran awalnya bervariasi dengan akun awal pada Desember, yang mengatakan 400 juta alamat email dan nomor telepon telah dicuri.
Pelanggaran serius di Twitter mungkin menarik bagi regulator di kedua sisi Atlantik. Komisi Perlindungan Data di Irlandia, tempat Twitter berkantor pusat di Eropa, dan Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat telah memantau kepatuhan perusahaan milik Musk ini terhadap peraturan perlindungan data Eropa dan perintah persetujuan AS.
Pesan yang ditinggalkan oleh kedua regulator belum mendapat jawaban hingga Kamis, 5 Januari 2023.
Sumber: Al Jazeera via Tempo.co
Editor : Oksa Bachtiar Camsyah