SUKABUMIUPDATE.com - Informasi layanan kesehatan Telemedicine yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai tak efektif bantu pasien isoman. Khususnya penyediaan akses layanan konsultasi kesehatan bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di Jabar.
Hal ini diungkapkan oleh Wakca Balaka, Forum Advokasi Keterbukaan Informasi Jawa Barat. Juru Bicara Keterbukaan Informasi Jasa Barat Lasma Natalia mengatakan, belum efektifnya informasi layanan kesehatan bagi pasien covid-19 yang menjalani isolasi mandiri dikarenakan telemedicine hanya menjangkau warga yang memiliki internet dan terbatas hanya untuk daerah tertentu saja.
"Untuk itu kita minta Pemprov Jabar memastikan efektivitas dan keandalan Informasi publik. Perpanjangan PPKM Level 4 di wilayah Jawa Barat harus disertai dengan penyediaan informasi publik yang efektif dan andal bagi warga," kata Lasma, Selasa (27/7/2021).
Selain itu, pihaknya meminta pemerintah untuk menerapkan kebijakan perlindungan harga. Sebab dalam kondisi kasus covid-19 yang meningkat ini, menurut Lasma para pedagang menaikkan harga obat dan sejumlah alat kesehatan hingga berkali-kali lipat dari harga biasanya.
"Merespon terjadinya kelangkaan alat kesehatan seperti PCR, Antigen, Oximeter, oksigen, tabung gas) serta kebutuhan pangan, maka pemerintah harus mengendalikan harga supaya tidak terjadinya lonjakan harga," ungkapnya.
Kemudian hal yang tak kalah penting lainnya menurut Lasma, pemerintah harus menyampaikan informasi terkait alokasi anggaran bagi publik. "Hal ini untuk memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan anggaran dan supaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak dapat dilaksanakan," ujarnya.
Lasma melanjutkan, kondisi saat ini, dengan lonjakan kasus covid-19 yang terjadi baik di Jawa Barat dan umumnya Indonesia sangatlah mengkhawatirkan. Angka kematian pun tak sedikit.
Hingga 26 Juli 2021, data nasional mencatat kasus terkonfirmasi positif covid-19 sebanyak 3.194.733 orang, dengan jumlah meninggal sebesar 84.766 orang. Khusus di Jawa Barat mencatat kasus positif covid-19 sebanyak 573.437 orang, dengan angka kematian sebesar 8.372 orang.
"Kondisi ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi hak atas pelayanan kesehatan dan hak hidup warganya. Pemerintah gagal untuk menyediakan layanan fasilitas kesehatan masyarakat dalam kondisi darurat," pungkas Lasma.
Wakca Balaka sendiri merupakan Forum Advokasi Keterbukaan Informasi, yang merupakan sekumpulan organisasi masyarakat sipil di Provinsi Jawa Barat yang mendedikasikan diri mewujudkan hak konstitusional warga negara atas informasi dalam penyelenggaraan urusan publik.
Wakca Balaka terdiri dari LBH Bandung, Walhi Jabar, AJI Bandung, Kalyana Mandira, Perkumpulan INISIATIF, PSDK DAS Citarum, Pawapeling, AKATIGA, SAWALA Subang, JRK Jabar, MAPAG Garut.
SUMBER:Ferrye Bangkit Rizki/SUARA.COM
Editor : Fitriansyah