SUKABUMIUPDATE.COM - Mimpi menjadikan Kabupaten Sukabumi sebagai lumbung padi Jawa Barat tidak akan pernah terwujud tanpa perluasan lahan pertanian.
Pemerintah daerah harus fokus menciptakan lahan pertanian baru untuk rakyat, terutama dari sejumlah perkebunan pemilih hak guna usaha (HGU) yang terlantar.
Hal ini mengemuka dalam diskusi panen sejumlah aktivis Reform Agraria dan para petani penggarap perkebunan di Aula Kantor Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi.
Ketua DPW Serikat Petani Indonesia (SPI) Jawa Barat Tantan Sutandi menegaskan, keinginan Bupati Sukabumi Marwan Hamami untuk menjadi lumbung padi Jawa Barat harus didukung dengan tindakan nyata.
"Masalah utama mewujudkan mimpi itu adalah makin sempit lahan bagi petani di Kabupaten Sukabumi untuk menanam, terdesak oleh langkah para pengusaha perkebunan dan kehutanan yang memiliki HGU," tegas Tantan kepada sukabumiupdate.com, Selasa (16/8).
Menurut Tantan, perjuangan Reform Agraria adalah amanat Nawacita Presiden Joko Widodo yang kelima yaitu sembilan juta hektar tanah untuk rakyat.
Lebih jauh Tantan menegaskan, bahwa tanah yang menjadi objek Reform Agraria berasal dari lahan HGU yang diterlantarkan oleh pemegang hak dan kawasan hutan.
Diskusi ini merilis data bahwa selama ini para petani mampu memperjuangan 330 hektar lahan untuk bercocok tanam dari objek HGU di Kabupaten Sukabumi seperti Warungkiara, Lengkong dan Jampang Tengah.
"Ini adalah perjuangan petani Reform Agraria diluar program pemerintah," tegas Tantan.
Semangat memperjuangkan tanah bagi rakyat ini diapresiasi Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Neglasari, dan sejumlah aktivis dari berbagai organisasi seperti SPI, GMNI, Fraksi Rakyat, Barisan Anak Jampang, GASAK Lengkong dan FP3R.