SUKABUMIUPDATE.COM - Perusahaan dinilai lebih menghormati preman ketimbang Pemerintah Daerah sehingga praktek percaloan (mafia-red) tenaga kerja di Kabupaten Sukabumi semakin marak. Hal itu dikatakan aggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anwar Sadad.
"Masalah pertama tentu perusahaan itu sendiri yang lebih menghormati preman ketimbang Pemerintah Daerah bahkan Bupati. Pemerintah jangan kalah sama preman," ujar Anwar Sadad kepada sukabumiupdate.com, Senin (19/9).
Lebih lanjut, Sadad mengatakan akan mendesak komisi yang mengurusi ketenagakerjaan di DPRD untuk menyusun sistem rekruitmen tenaga kerja lebih terkoordinasi dengan baik antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah. "Ini harus terkoordinasi dengan baik antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah dengan saling mentaati batasan tertentu secara profesional sesuai kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha," bebernya.
Minimnya tenaga pengawas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi pun tidak akan menjadi alasan jika perusahaan mempunyai komitmen yang baik dari dunia usaha. "Kalau saya secara pribadi tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Disnakertrans, justru kalau perusahaan yang ada di Kabupaten Sukabumi punya komitmen yang baik nantinya tidak perlu banyak pengawas," terangnya.
Hal tersebut muncul karena justru perusahaan dalam perekrutan tenaga kerja di Sukabumi lebih memenangkan calo ketimbang rakyat dan pemerintah. Padahal kalau saja perusahaan punya komitmen yang baik tentu Disnaker memiliki data para pencari kerja sesuai kompetensi yang dimilikinya.
"Biasanya kan masyarakat pencari kerja akan datang untuk membuat kartu kuning. Jadi kuncinya adalah komitmen yang baik dari perusahaan dan pemerintah pun harus memberikan pelayanan prima dengan berpegang pada peraturan serta prinsip prinsip yang berlaku baik undang undang, Permen, Perda dan Perbup," jelasnya.
Sebelumnya, Bupati Sukabumi, Marwan Hamami sempat marah besar terkait persoalan mafia tenaga kerja yang merajalela di kawasan industri besar. Marwan bahkan mengancam dua pabrik produsen sepatu Adidas dan Nike untuk segera membenahi sistem perekrutan pekerja, jika memang masih ingin berinvestasi di Kabupaten Sukabumi.