SUKABUMIUPDATE.COM - Soal kemacetan yang masih menjadi persoalan klasik di Kabupaten Sukabumi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, Yusuf Maulana angkat bicara.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, selain karena faktor perilaku penguna jalan, salah satu akar permasalahan timbulnya kemacetan adalah akibat dari masa lalu yang kurang memperhatikan dampak panjang soal pemberian izin pembangunan industri di jalan protokol.
"Masalah hari ini adalah akibat dari penataan masa lalu yang kurang memperhatikan dampaknya untuk saat ini," kata pria yang akrab dipanggil Haji Aka ini kepada sukabumiupdate.com, saat dimintai tanggapan soal kemacetan, Jumat (28/10).
Namun, Aka mengaku tidak mengetahui persis sejak zaman bupati siapa pemberian izin pembangunan industri di sepanjang jalur protokol Sukalarang sampai Cicurug direkomendasikan.
Terkait perintah Bupati Sukabumi Marwan Hamami yang menginstruksikan penghentian pemberian izin bagi investasi industri baru di sepanjang jalur protokol Sukalarang sampai Cicurug, karena dianggap jadi salah satu faktor penyebab kemacetan, Aka menyambut baik kebijakan tersebut.
"Ya ini kebijakan bagus sekali, jadi artinya harus ada kawasan industri yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, seperti di Kecamatan Ciambar yang dulu akan dijadikan kawasan industri," terangnya.
Kemacetan, lanjut Aka, juga disebabkan karena minimnya petugas dinas perhubungan dan kepolisian di lapangan, termasuk petugas sekuriti yang dimiliki perusahaan-perusahaan dalam mengatur lalu lintas tepatnya saat di jam keluar-masuk karyawan.
"Ini juga penyebabnya, makanya harus dilakukan penambahan petugas di lapangan, karena volume kendaraan juga jadi penyebab," ujarnya.
Aka pun mendukung rencana Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang akan membuat jalur-jalur alternatif di daerah Cibadak, Parungkuda dan Cicurug untuk mengurai kemacetan. "Ya harus dibuatkan juga jalan-jalur alternatif," tandasnya.