SUKABUMIUPDATE.com - Puluhan aktivis berjas merah dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sukabumi, Senin (9/1) siang turun ke jalan. Ini adalah aksi protes pertama di Sukabumi terkait “kado awal tahun 2017†kebijakan Presiden Jokowi menaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), dan biaya surat tanda nomor kendaraan (STNK), serta buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB).
Dengan berjalan kaki, mahasiswa mendatangi kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi. Namun keinginan massa untuk bertemu wali kota gagal, karena sedang tidak berada di kantornya.
Massa yang marah karena hanya ditemui staf wali kota, melanjutkan aksi menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi. Mahasiswa menolak kebijakan Jokowi menaikan tarif listrik bagi pelanggan 900 volt ampere (VA) dari Rp605 menjadi Rp791 per 1 Januari 2017 dan Rp1,352/kwh per 1 Mei 2017.
Juga menolak menaikan BBM jenis Pertamax Series (Ron 92), Pertalite (Ron 90) dan Dexlite sebesar Rp300/liter, termasuk menolak kenaikan tarif penerbitan STNK dan BPKB. “Tuntutan kami jelas turunkan Jokowi karena kami anggap tidak mampu menyelesaikan persoalan bangsa, malah menambah beban bangsa dan rakyat Indonesia,†jelas salah seorang mahasiswa dalam orasinya.
Akdi di gedung wakil rakyat sempat memanas karena keinginan mahasiswa untuk bertemu dengan anggota dewan dari partai pendukung Jokowi. “Kami minta anggota dewan dari partai pendukung pemerintah, PDIP, Nasdem, Hanura, dan lainnya di Kota Sukabumi ikut bertanggung jawab atas kebijakan Jokowi yang menyengsarakan rakyat,†lanjut korlap aksi, Rajib Rivaldi dalam orasinya.
Tak hanya meminta bertemu anggota dewan dari PDIP cs, massa juga meminta Kepala Kantor Samsat Kota Sukabumi dihadirkan. Massa sempat “menyerbu†masuk ke lobi gedung dewan dan akhirnya bertemu dengan salah seorang anggoat Fraksi PDIP DPRD Kota Sukabumi. Usai menumpahkan aspirasinya, massa kemudian balik kanan.