SUKABUMIUPDATE.com - Keputusan Andri Setiawan Hamami menjadi kader Demokrat, ditengah mengikuti proses penjaringan bakal calon kepala daerah, dinilai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi secara etika sangat tidak etis.
Kini nasib Adik Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi Marwan Hamami itu, tergantung hasil akhir penjaringan yang dilakukan Badan Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah (BAPPDA) DPD Partai Gerindra Jawa Barat.Â
"Sangat tidak etis, kita berharap secara prioritas calon yang akan diusung merupakan kader Gerindra, karena terhubung dengan pakta integritas," ujar Mulyadi kepada PemiluUdate.com di Kantor DPD Gerindra, Sabtu, 26 Agustus 2017.
Partai Gerindra, tegas Mulyadi, sudah belajar dari Pilkada sebelumnya ketika mengusung calon yang notabene bukan kader akhirnya Check Out. Apalagi yang sekarang sudah jelas-jelas menjadi kader partai lain akan menjadi pertimbangan, bahkan menjadi poin pengurang bagi BAPPDA untuk menentukan diusung tidaknya sebagai calon kepala daerah.
"Kita pikir sudah selesai, awalnya masuk dipenjaringan dan mengikuti proses fit and propertest. Kalau yang bersangkutan tidak punya keyakinan dan menjaga loyalitasnya, akan ada pertimbangan oleh BAPPDA," katanya.Â
Terpisah, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Sukabumi Kamal Suherman, menyerahkan sepenuhnya kepada DPD Partai Gerindra Jawa Barat terkait permasalahan Andri Setiawan Hamami.
"Mau bagaimana lagi, keputusan sudah seperti itu dan kita menyadari seperti itu langkah politik beliau (Andri-red). Bicara kecewa, itulah namanya politik yang sewaktu-waktu bisa berubah," katanya.
Keputusan Andri menjadi kader Demokrat sebelum dipilih oleh Gerindra, dinilai bagus oleh Kamal. Ketimbang nantinya sudah ditetapkan menjadi calon, kenyataannya berpindah ke partai lain.
"Intinya, DPP dan DPD sudah menetapkan bahwa kriteria calon yang akan diusung Gerindra harus konsekuen. Artinya, kalau sudah mendaftar di Gerindra ya tidak kemana-mana," katanya.Â
Gerindra sebenarnya sudah membuka pintu lebar-lebar dengan menerima Andri sebagai kandidat dari eksternal untuk mengikuti proses pencalonan kepala daerah. Kondisi sekarang, jajaran DPC Gerindra Kota Sukabumi tidak bisa berbuat apa-apa karena statusnya berasal dari eksternal.
"Saya nanti akan bicara dengan DPD bagaimana langkah kedepannya, tinggal tergantung keputusan DPD. Soalnya beliau masih ikut proses penjaringan," katanya.
Terbersit kabar, jika internal Gerindra akan menjajaki kembali tiga calon lain yang tidak lolos penjaringan tahap awal di tingkat DPC. Yakni, Sanusi Harjadiredja (Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi), Hanafie Zein (Sekretaris Daerah Kota Sukabumi) dan Tubagus Pekik (Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kota Sukabumi) atau tokoh diluar nama-nama tersebut. Seperti Anton Rahman Suryana (Dirut PDAM Kota Sukabumi).
Kemungkinan menjajaki kandidat lain dari eksternal, menjadi solusi bagi Gerindra. Karena Kamal Suherman dan Dedi R Wijaya sebagai kader internal, dianggap belum mampu mengangkat partai dari sisi elektabilitas dan popularitas.
Pengusung atau Pendukung
Secara terpisah Pengamat Politik Asep Deni melihat, konstelasi yang terjadi di Kota Sukabumi jelang gelaran Pilkada mulai dinamis dan semakin menarik. Langkah Andri Setiawan Hamami menjadi anggota Partai Demokrat, merupakan representasi keinginan adanya kepastian dukungan dari parpol. Sinyal ini cepat ditangkap Demokrat dengan menggaet langsung adik dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi Marwan Hamami tersebut.
"Sekarang keputusannya ada di internal Gerindra, apakah akan tetap mengusung tidaknya Andri yang nota bene sudah tidak mungkin menjadi kader," katanya.
Terbuka lebar PKS dan Demokrat menjalin koalisi mengusung Achmad Fahmi-Andri Setiawan Hamami sebagai calon walikota dan wakil walikota Sukabumi. Apalagi sekarang, PKB semakin tampak mendekati Demokrat. Opsi pertama bagi Gerindra, jika tidak bisa mengusung calon sendiri, posisinya harus menjadi pendukung.
Opsi kedua, Gerindra bisa bersama-sama dengan PKS, Demokrat dan PKB sehingga menjadi tidak berat jika ingin memenangkan Pilkada 2018. Atau opsi ketiga, kalau tetap ingin mengusung calon sendiri dari internal maupun eksternal, pilihannya harus menjalin koalisi dengan partai lain diluar PKS, Demokrat dan PKB.
"Kalau melihat popularitas dan elektabilitas calon yang ikut penjaringan Gerindra, juga tidak terlalu bagus. Jadi sangat mungkin mengambil calon lain yang sekarang ada di daftar tunggu, seperti Sanusi Harjadireja, Tubagus Pekik dan Hanafie," tandas Asep.
Jika Gerindra memilih opsi kedua dengan membentuk koalisi besar, akan terjadi head to head yang membuat Pilkada kurang menarik dan sisa parpol yang ada hanya cukup untuk satu pasangan lagi. Koalisi PKS, Gerindra, Demokrat dan PKB kemungkinan akan bertambah menjadi lima parpol, dengan masuknya Hanura karena belum memiliki figur calon.
"Justru yang dikhawatirkan posisi Golkar yang tidak intens membangun komunikasi dengan parpol lain, kalaupun bersama dengan PDI Perjuangan timbul pertanyaan siapa calon yang mau diberangkatkan. Kecuali dalam perjalanan, tiba-tiba muncul calon yang sangat populer," pungkas Asep.
Sumber: PemiluUpdate.com