SUKABUMIUPDATE.com - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memperkirakan anggaran pilkada serentak 2018 sekitar Rp 10,5 triliun. Hal itu berdasarkan total anggaran yang telah diusulkan dari seluruh daerah di Indonesia.
"Tapi kemungkinan dana yang terealisasi lebih sedikit karena pemerintah biasanya memberikan anggaran kecil dibandingkan permintaan," ucap Ketua KPU RI Arief Budiman saat peluncuran pemilihan kepala daerah serentak 2018 di Makassar, Kamis malam 28 September 2017.
Arief berujar KPU RI siap menggelar pilkada serentak pada 2018. Ada 171 daerah, yakni 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten yang bakal memilih kepala daerah. "Kesiapan kita itu karena terjamin anggaran operasional pilkada. Masing-masing daerah mengalokasi anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)."
KPU telah memberikan jangka waktu penyerahan NPHD paling lambat 27 September lalu. Menurutnya ada dua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang memasukkan NPHD paling akhir, yaitu Provinsi Papua dan Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). "Sampai saat ini tak ada kendala yang kita hadapi," tutur Arief.
Selanjutnya, kata dia, komisi pada setiap daerah akan menjaring panitia adhoc pada Oktober mendatang. Namun KPU tak membuat klasifikasi terkait daerah yang rawan terjadi kecurangan pilkada. "Tapi setiap daerah perlu diwaspadai."
Sementara Ketua KPU Sulawesi Selatan Iqbal Latief mengatakan siap bekerja maksimal setelah mendapatkan kepastian anggaran hibah operasional dari pemerintah daerah sebesar Rp 456 miliar. "Kami berharap pilkada mendatang lebih berkualitas," tutur dia.
Menurut Iqbal, setiap agenda Pemilihan Umum Sulawesi Selatan selalu melekat stigma zona merah. Sehingga perlu diwaspadai terjadinya kecurangan dan pelanggaran saat pilkada. "Tapi kita tetap membuktikan bisa melaksanakan  pilkada serentak yang aman dan kondusif."
Sumber: Tempo