SUKABUMIUPDATE.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menandatangani peraturan terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian.
Dalam beleid Permen PANRB No. 2 Tahun 2019 itu salah satunya disebutkan calon pelamar pekerja hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan untuk 1 (satu) jabatan. Hal tersebut ada di Pasal 12 ayat (3) peraturan tersebut.
Peraturan itu juga menyebutkan anggaran pelaksanaan pengadaan PPPK Tahun 2019 dibebankan pada anggaran masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Sedangkan untuk pelaksanaan seleksi PPPK Tahun 2019 dilakukan secara nasional oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku ketua tim pelaksana dan dikoordinasikan oleh Menteri.
“Pelaksanaan seleksi PPPK Tahun 2019 di Instansi Daerah dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah,” bunyi Pasal 10 Permen PANRB ini seperti dikutip dari situs sekretariat kabinet, Rabu, 13 Februari 2019.
Calon pelamar PPPK untuk Instansi Pusat dan Instansi Daerah, menurut Permen PANRB ini, harus memenuhi 8 persyaratan. Sejumlah syarat yang harus dipenuhi adalah calon pelamar PPPK merupakan Warga Negara Indonesia, berusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berpendidikan paling rendah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma empat) untuk jabatan fungsional guru.
Selain itu, calon pelamar PPPK harus berpendidikan paling rendah S-2 (Strata-dua) untuk jabatan fungsional dosen, berpendidikan paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) untuk jabatan tenaga kesehatan, dan berpendidikan paling rendah SMK jurusan pertanian atau sederajat untuk jabatan tenaga penyuluh pertanian. Calon pelamar juga harus berpendidikan paling rendah sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan fungsional yang akan diduduki untuk tenaga kependidikan pada PTN Baru dan memenuhi persyaratan masing-masing jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendaftaran peserta seleksi calon PPPK Tahun 2019 dilakukan secara online. Hal tersebut dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui portal (https://sscasn.bkn.go.id) atau portal lainnya yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.
“Instansi Pemerintah dan Badan Kepegawaian Negara wajib memastikan bahwa identitas pendaftar sama dengan identitas yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara,” bunyi Pasal 13 ayat (3) Permen PANRB ini.
Sumber: TEMPO
Editor : Andri Somantri