SUKABUMIUPDATE.com – Demi memastikan hak bantuan sosial tetap terpenuhi, seorang lansia penyandang disabilitas di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, harus menempuh perjalanan sekitar 100 kilometer untuk mengurus kendala administrasi. Peristiwa ini mendapat perhatian Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, yang mendorong hadirnya layanan jemput bola bagi penerima bansos kelompok rentan.
Lansia tersebut bernama Komsah (90), warga Kampung Cikaramat RT/RW 03/011, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap. Komsah merupakan penyandang disabilitas berat, mengalami kebutaan, serta sehari-hari menggunakan kursi roda.
Dalam proses tersebut, Komsah didampingi oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial untuk mengurus pemblokiran PIN Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang menghambat pencairan bantuan sosial.
Pendampingan dilakukan dari Kecamatan Ciracap menuju kantor Bank BNI Pangleseran, Kecamatan Gunungguruh, dengan menempuh jarak sekitar 100 kilometer pada Kamis pagi (18/12/2025). Jarak tersebut harus ditempuh karena akses menuju kantor BNI di Kecamatan Palabuhanratu tidak memungkinkan akibat longsor dan jalan amblas di ruas jalan Bagbagan-Kiaradua Kecamatan Simpenan, sementara kantor BNI di Kecamatan Surade sedang tutup.
Baca Juga: Ke Geopark Ciletuh dari Palabuhanratu Terputus! Jalan Amblas dan Longsor, Cek Jalur Alternatifnya
Pendamping PKH Kecamatan Ciracap, Hildawati, menjelaskan bahwa pendampingan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan profesional agar lansia penerima bantuan sosial tetap dapat mengakses haknya.
Ia menyebut Komsah telah terdaftar sebagai penerima bantuan sejak 2020, namun dalam beberapa bulan terakhir tidak dapat mencairkan bantuan karena PIN KKS terblokir akibat salah memasukkan PIN berulang kali.
“PIN terblokir karena lupa dan salah memasukkan beberapa kali. Kartunya sendiri dipegang oleh anaknya. Sebagai pendamping, kami berusaha hadir untuk memastikan KPM, terutama lansia yang sudah tidak berdaya secara fisik, tetap bisa mengakses hak bantuannya. Walaupun jarak jauh dan kondisi medan cukup berat, ini adalah bagian dari komitmen kami di lapangan,” ujar Hilda kepada sukabumiupdate.com, Kamis sore.
Ia menambahkan, pelayanan yang diterima pihak BNI Pangleseran berjalan dengan baik dan humanis sehingga permasalahan administrasi KKS dapat diselesaikan meski harus melalui perjalanan panjang.
Dukungan terhadap kegiatan pendampingan ini datang dari Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PKB, Dadang Hermawan.
Selain memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi lansia disabilitas tersebut, Dadang juga meminjamkan mobil pribadinya untuk membantu mengantarkan Komsah bersama pendamping PKH menuju lokasi pengurusan.
Dadang mengapresiasi dedikasi pendamping PKH yang tetap hadir mendampingi masyarakat rentan di tengah keterbatasan akses dan tantangan lapangan.
“Apa yang dilakukan pendamping PKH ini patut diapresiasi. Mereka bekerja langsung di lapangan dengan tantangan yang tidak ringan,” ujarnya.
Menurut Dadang, kejadian ini juga menjadi masukan konstruktif bagi Kementerian Sosial dan pihak perbankan, khususnya BNI, agar dapat merumuskan solusi yang lebih efektif, fleksibel, dan ramah lansia, seperti layanan jemput bola atau mekanisme khusus bagi penerima bansos dengan disabilitas berat.
"Ke depan, saya berharap ada kebijakan atau mekanisme khusus agar lansia disabilitas tidak harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk urusan administrasi bansos," tuturnya.
Sementara itu, pihak keluarga KPM lansia, Empat Patimah (48), mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan dan pendampingan yang diberikan oleh semua pihak.
“Kami sangat terbantu. Orang tua kami sudah tidak bisa melihat dan harus menggunakan kursi roda. Kalau tanpa pendamping dan bantuan dari semua pihak, termasuk dukungan dari anggota dewan, kami tidak tahu harus bagaimana mengurus masalah kartu bansos ini,” ungkapnya.
Editor : Denis Febrian