SUKABUMIUPDATE.com – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, bersama Ketua Komisi IV DPRD, Ferry Supriyadi, menerima audiensi Aliansi Kaum Muda Sukabumi Melawan di halaman Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (6/4/2026).
Audiensi yang berlangsung secara terbuka tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi terkait berbagai isu, khususnya pelaksanaan reses DPRD. Dalam penyampaiannya, perwakilan aliansi menyoroti pentingnya keterbukaan informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengelolaan hasil reses yang dinilai perlu lebih optimal dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriyadi, mengapresiasi masukan yang disampaikan mahasiswa. Ia menyebut, sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain terkait reses, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, hingga program stikerisasi di Dinas Sosial.
Baca Juga: Penerapan QRIS di Pasar Cicurug Mulai Didorong, Kendala di Lapangan Jadi Tantangan
“Hari ini kami menerima aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa. Kami mengucapkan terima kasih atas semua masukan yang disampaikan, termasuk terkait reses, pokir, dan stikerisasi di Dinas Sosial,” ujarnya.
Ferry menegaskan, DPRD akan menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai dengan ketentuan dan arahan pimpinan. Pihaknya juga akan menyampaikan poin-poin penting kepada perangkat daerah agar dilakukan perbaikan.
“Poin-poin yang disampaikan akan kami teruskan ke dinas terkait untuk berbenah. Harapannya, ke depan pelayanan publik kepada masyarakat bisa semakin baik,” katanya.
Baca Juga: Razia Kamar di Lapas Sukabumi, Gunting-Kosmetik hingga Sikat Gigi Modifikasi Ikut Diamankan
Sementara itu, Fikran menjelaskan bahwa aliansi tersebut terdiri dari mahasiswa lintas kampus di Sukabumi yang berkomitmen mengawal fungsi legislatif, terutama dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses.
“Permasalahan yang kami soroti ini sangat fundamental, yakni terkait fungsi DPRD sebagai legislatif, mulai dari penyerapan aspirasi hingga pengawasan. Kami berkomitmen mengawal reses sampai ke akar,” ujar Fikran.
Ia mengungkapkan, pihaknya sempat melakukan audiensi pada 27 Januari 2026 lalu untuk membahas persoalan serupa. Namun, menurutnya, tidak ada langkah konkret yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.
Baca Juga: Hujan-hujanan, Balita 4 Tahun Tewas Terseret Arus Selokan di Kalibunder Sukabumi
Setelah itu, mahasiswa melakukan analisis data dan turun langsung ke lapangan. Dari hasil penelusuran, mereka menemukan dugaan kejanggalan dalam pengelolaan anggaran, salah satunya terkait pengadaan stiker Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Dinas Sosial dengan nilai mencapai Rp759 juta.
“Ketika kami lakukan audit sederhana bersama teman-teman yang paham akuntansi, nilainya dinilai tidak rasional. Di lapangan juga ditemukan data yang tidak terverifikasi dengan baik,” katanya.
Tak hanya itu, kata Fikran, mahasiswa juga menyoroti sejumlah pos anggaran lainnya, seperti pengadaan gorden di Sekretariat DPRD senilai Rp200 juta, belanja makan dan minum rapat sebesar Rp2 miliar, hingga anggaran iklan dan platform media yang mencapai Rp5 miliar.
Baca Juga: 2 Lembar Kresek Gorengan di Sukabumi Dijual Nyaris Rp500, Imbas Harga Plastik Melonjak
Temuan-temuan tersebut, lanjut Fikran, semakin menguatkan dugaan adanya permasalahan dalam tata kelola anggaran dan administrasi pemerintahan.
Mahasiswa pun telah mengajukan permohonan keterbukaan data sejak jauh hari. Namun hingga kini, mereka mengaku belum mendapatkan jawaban yang jelas dari pihak terkait.
“Kami hanya meminta transparansi data untuk memverifikasi apakah penggunaan anggaran itu rasional atau tidak. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban konkret. Ini mengindikasikan adanya maladministrasi,” tegasnya. (adv)
Editor : Ikbal Juliansyah