SUKABUMIUPDATE.com - Keluh kesah serta rasa cemas warga yang tergabung dalam paguyuban PPRKC terkait hak atas kepemilikan rumah dan kebun di lokasi Cikidang Plantation Estate (CPE) diterima oleh Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi. Audiensi tersebut berlangsung di Aula BKPSDM, Senin, 6 April 2026.
Surat permohonan audiensi yang diajukan PPRKC direspons oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Iwan Ridwan, dengan menggelar rapat kerja. Rapat ini turut menghadirkan Direktur PT Kidang Gesit Perkasa, Budi Handoko beserta tim, unsur ATR/BPN, DPTR, serta Camat Cikidang.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua PPRKC bersama enam perwakilan pengurus menyampaikan empat poin tuntutan, yakni terkait legalitas tanah kebun yang telah dibeli warga, fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum), keamanan, serta mekanisme bagi hasil kebun.
Baca Juga: Kadistan Aep Majmudin Harap Beras Lokal Sukabumi Terserap Program MBG
Rapat kerja yang dipimpin langsung oleh H. Iwan Ridwan dari Fraksi PKS itu diharapkan mampu menemukan titik temu antara warga CPE dan pihak PT KGP.
“InsyaAllah saya akan berusaha secara maksimal membantu memediasi agar warga mendapatkan haknya sesuai kesepakatan,” ujar Iwan, Rabu (8/4/2026).
Ia menjelaskan, rapat tersebut menghasilkan dua keputusan utama. Pertama, untuk lahan berstatus HGU yang sedang dalam proses menjadi HGB, pihak perusahaan diminta menjalankan proses sesuai ketentuan tanpa menelantarkan lahan.
Baca Juga: 7 Tips Merawat Kulkas Pendingin Minuman Agar Awet dan Tidak Boros Listrik
“Kedua, untuk lahan yang sudah menjadi HGB, kami meminta DPTR dan ATR/BPN membantu proses warga CPE dalam memperoleh hak kepemilikannya sesuai peraturan yang berlaku,” lanjutnya.
Iwan berharap, melalui kepemimpinan Komisi I DPRD saat ini, persoalan tersebut dapat segera menemukan solusi.
“Saya sangat berharap dengan amanah kepemimpinan Komisi I periode ini dapat mengakselerasi terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang harmonis, gemah ripah repeh rapih,” pungkasnya. (*)
Editor : Fitriansyah