SUKABUMIUPDATE.com – Perayaan Syukuran Hari Nelayan Cisolok ke-29 tak hanya menjadi ajang ungkapan rasa syukur para nelayan, tetapi juga momentum menyuarakan berbagai persoalan yang masih membelit kehidupan masyarakat pesisir.
Mulai dari mangkraknya pembangunan dermaga Cisolok hingga harapan agar penangkapan benih bening lobster (baby lobster) dapat kembali dilegalkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukabumi, Leni Liawati, mengatakan persoalan dermaga Cisolok selalu menjadi isu utama yang disampaikan setiap peringatan Hari Nelayan.
Menurutnya, pembangunan dermaga yang tak kunjung rampung membuat nelayan kesulitan bersandar. Akibatnya, mereka harus mengeluarkan biaya tambahan karena terpaksa menambatkan perahu ke wilayah lain, bahkan hingga ke Banten.
"Sudah lama mangkrak dan berdampak kepada nelayan. Mereka tidak bisa bersandar dengan nyaman di sini, sehingga banyak yang memilih ke Pelabuhan atau ke Banten. Otomatis biaya BBM lebih besar dan jauh dari keluarga," kata Leni.
Baca Juga: Warga Pesisir Soroti 25 Tahun Dermaga Mangrak, Syukuran Hari Nelayan Cisolok ke-29
Selain persoalan dermaga, ia juga menyoroti nasib para nelayan yang kini mengandalkan hasil tangkapan yang semakin berkurang. Kondisi tersebut membuat keberadaan baby lobster menjadi salah satu harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.
Menurut Leni, banyak nelayan berharap pemerintah pusat kembali membuka ruang legalisasi penangkapan benih lobster agar dapat dibudidayakan dan memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
"Hari ini nelayan menjerit. Ikan mulai berkurang, sementara baby lobster yang ada tidak boleh ditangkap. Padahal kalau diambil untuk dibudidayakan, nilainya bisa lebih besar dan membantu meningkatkan taraf ekonomi keluarga nelayan," ujarnya.
Ia menegaskan, kewenangan terkait regulasi baby lobster berada di pemerintah pusat. Karena itu, DPRD Kabupaten Sukabumi hanya bisa mendorong agar kebijakan tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat sebelum ditindaklanjuti melalui aturan daerah.
"Kalau pusat sudah melegalkan, daerah bisa menindaklanjuti melalui perda atau perbup. Kita tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan aturan di atasnya," jelasnya.
Baca Juga: Hardiknas 2026, Leni Liawati Tegaskan Peran DPRD Kawal Mutu Pendidikan Sukabumi
Leni mengungkapkan kondisi ekonomi sebagian nelayan saat ini cukup memprihatinkan. Tingginya biaya operasional melaut, ditambah sulitnya tempat bersandar, membuat keuntungan yang diperoleh tak sebanding dengan pengeluaran.
"Bahkan ada yang tidak kebeli beras, susu dan kebutuhan lainnya. Jadi masalah nelayan ini kompleks," ungkapnya.
Selain aspek ekonomi, Leni juga meminta pemerintah daerah lebih memperhatikan perlindungan kesehatan dan keselamatan para nelayan. Menurutnya, risiko pekerjaan di laut sangat tinggi sehingga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi kebutuhan penting.
Ia menilai kendala utama bukan hanya soal sosialisasi, melainkan masih minimnya pendamping atau pihak yang menggerakkan para nelayan untuk mendaftar.
"Nelayan sebenarnya sudah tahu BPJS Ketenagakerjaan, tapi perlu dipermudah. Harus ada yang jemput bola, ada koordinator atau pemilik perahu yang membantu mendaftarkan dan mengelola iurannya secara kolektif," katanya.
Leni yang berasal dari keluarga nelayan itu pun berharap kesejahteraan masyarakat pesisir terus meningkat. Ia menilai nelayan merupakan sosok pekerja keras yang memiliki semangat luar biasa dan berperan besar dalam menyediakan sumber protein bagi masyarakat.
"Mereka adalah pahlawan gizi. Nelayan setiap hari melaut dengan semangat yang tinggi. Belum tentu hasilnya banyak, tapi besok melaut lagi. Spirit seperti itu luar biasa dan harus kita jaga bersama," pungkasnya. (adv)
Editor : Denis Febrian