SUKABUMIUPDATE.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sukabumi, Bayu Permana, menyoroti inkonsistensi tema pembangunan daerah dan struktur anggaran dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi pada Rabu (5/8/2026).
Rapat pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 itu dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi bersama tim perangkat daerah serta unsur fraksi-fraksi DPRD lainnya. Bayu hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Fraksi PKB sekaligus anggota Banggar DPRD.
Dalam forum tersebut, ia mengakui bahwa secara umum dokumen Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 memperlihatkan capaian indikator makro daerah yang cukup menggembirakan. Berdasarkan evaluasi terhadap tahun 2025, sebagian besar indikator ini berada pada tren positif dan melampaui target yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Bayu Permana Tagih Janji Revisi Perbup Panas Bumi, Sinyal Positif untuk Desa di Lingkar PLTP Salak
Ia juga menilai arah pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2026 telah dirumuskan dengan fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, pengembangan agroindustri, penguatan sektor pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur.
Namun, menurut Bayu, fokus pembangunan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam struktur belanja pada dokumen perubahan anggaran yang dibahas.
“Tema pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2026 adalah penguatan agroindustri dan pariwisata. Tetapi dalam ringkasan perubahan anggaran belum terlihat adanya tambahan anggaran untuk agroindustri, tambahan anggaran untuk pariwisata, maupun peningkatan belanja produktif yang secara eksplisit diarahkan pada dua sektor itu” kata dia kepada sukabumiupdate.com.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menjadikan tema pembangunan hanya berhenti pada level dokumen perencanaan tanpa dukungan fiskal yang memadai untuk implementasi di lapangan.
Selain menyoroti struktur belanja, Bayu juga mengkritisi penurunan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam dokumen perubahan KUA-PPAS.
Data yang dipaparkannya menunjukkan bahwa realisasi IKLH tahun 2025 mencapai 69,87, sedangkan target 2026 justru ditetapkan sebesar 66,15. Artinya, terdapat penurunan target sekitar 3,72 poin dibandingkan capaian aktual tahun sebelumnya.
Menurut Bayu, penurunan target IKLH tidak sejalan dengan narasi pemerintah daerah yang menyatakan komitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
“Jika tahun 2025 sudah mencapai 69,87, seharusnya target pada 2026 minimal dipertahankan atau ditingkatkan. Penurunan target ini tidak selaras dengan semangat menjaga kualitas lingkungan hidup,” ujarnya.
PKB, kata Bayu, meminta pemerintah daerah memastikan bahwa agenda pembangunan agroindustri dan pariwisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan mitigasi bencana.
Fraksi PKB secara khusus mendorong pemerintah daerah mendukung target pembangunan kawasan agroindustri dan pariwisata sesuai prioritas RKPD 2026 dan visi Bupati Sukabumi “Mubarokah” (Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah).
Salah satu usulan yang disampaikan adalah pelaksanaan program perlindungan kawasan sumber air berbasis pengetahuan tradisional Patanjala, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025.
Bayu menegaskan perlindungan sumber air harus menjadi bagian integral dari pembangunan kawasan agroindustri dan destinasi pariwisata, terutama di wilayah yang memiliki kerentanan terhadap kekeringan, longsor, dan bencana ekologis lainnya.
“Kami meminta pemerintah daerah melaksanakan program perlindungan kawasan sumber air berbasis pengetahuan tradisional Patanjala di kawasan agroindustri dan pariwisata. Agenda pembangunan harus terhindar dari risiko bencana dan memberikan jaminan keberlanjutan bagi generasi yang akan datang,” tegas dia.
Catatan Fraksi PKB itu menjadi salah satu sorotan penting dalam pembahasan Perubahan KUA-PPAS 2026. Kritik ini menandakan bahwa pembahasan anggaran di DPRD tidak hanya menyangkut penyesuaian angka-angka fiskal, namun juga menyentuh konsistensi antara visi pembangunan, prioritas RKPD, penguatan ekonomi daerah, dan perlindungan lingkungan hidup di tengah meningkatnya tantangan ekologis di Kabupaten Sukabumi.
Meski begitu, Fraksi PKB menyepakati dan menyetujui dokumen Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026, tentu dengan harapan dalam tahap berikutnya, terutama saat penyusunan dokumen APBD Perubahan, bisa lebih dipertajam atas seluruh rekomendasi yang diberikan. (ADV)
Editor : Oksa Bachtiar Camsyah