SUKABUMIUPDATE.com - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi menolak wacana penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 10 hingga 20 persen dalam KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Gerindra menilai, jika kondisi keuangan daerah sedang mengetat, hak para ASN tidak semestinya menjadi salah satu pos yang pertama kali dikorbankan. Fraksi Gerindra justru meminta pemerintah daerah mencari ruang efisiensi dari belanja lain yang dinilai masih bisa ditekan.
Penolakan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu, Jumat (4/9/2026).
Baca Juga: PVMBG: Erupsi 25 Jam Gunung Anak Krakatau Berakhir, Status Tetap Siaga
Hera mengatakan, ketatnya arus kas daerah akibat ketidaktepatan proyeksi pendapatan tidak seharusnya dibebankan kepada ASN maupun camat. Menurutnya, aparatur merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menjalankan berbagai program pemerintah.
Mulai dari penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem hingga penanggulangan bencana, kata Hera, membutuhkan kinerja aparatur yang optimal. "Sungguh tidak adil jika keringat para aparatur ini yang paling awal dikorbankan saat daerah mengencangkan sabuk pengaman. TPP ASN harus dilindungi secara utuh. Efisiensi seharusnya ditempuh pada belanja operasional rutin, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial kantor sebelum menyentuh hak-hak pegawai," tegas Hera.
Gerindra Soroti Anggaran Jalan dan Irigasi
Tak hanya TPP ASN, Fraksi Gerindra juga menyoroti arah belanja modal dalam struktur Perubahan APBD 2026. Gerindra mencatat total Belanja Modal mengalami kenaikan 19,05 persen atau sekitar Rp70,13 miliar. Namun, di tengah kenaikan tersebut, alokasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi justru dipangkas Rp3,45 miliar atau 1,88 persen.
Baca Juga: Kumpulan Doa Tolak Bala untuk Memohon Perlindungan dari Bencana Alam dan Marabahaya
Sebaliknya, Belanja Modal Peralatan dan Mesin meningkat 56,35 persen atau Rp48,24 miliar. Sementara Belanja Modal Gedung dan Bangunan naik 59,13 persen atau Rp46,87 miliar.
Kondisi tersebut dinilai perlu dikaji kembali karena infrastruktur jalan dan irigasi bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama petani, pelaku UMKM, serta masyarakat yang bergantung pada kelancaran akses transportasi dan distribusi hasil produksi.
Gerindra juga mencatat kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp40,60 miliar atau 2,68 persen dan Belanja Barang/Jasa sebesar Rp38,15 miliar atau 3,13 persen. Fraksi Gerindra menilai pergeseran prioritas belanja perlu dikembalikan pada kebutuhan yang memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
Baca Juga: Kebakaran di Kasepuhan Sinar Resmi Sukabumi, Rumah Putra Ketua Adat Hangus Jadi Abu
PAD Turun, Defisit Membengkak
Dari sisi pendapatan, Gerindra menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,73 miliar atau 0,97 persen. Penurunan paling besar terjadi pada pos Lain-Lain PAD yang Sah, yang turun 15,23 persen atau sekitar Rp22,64 miliar.
Sementara kenaikan total Pendapatan Daerah sebesar Rp89,47 miliar dinilai terutama ditopang tambahan pendapatan transfer dari pemerintah pusat melalui Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp93,46 miliar.
Gerindra juga menyoroti defisit anggaran yang meningkat signifikan, dari Rp68,58 miliar menjadi Rp149,72 miliar atau naik 118,30 persen. Defisit tersebut ditutup melalui penyesuaian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) hasil audit BPK sebesar Rp169,72 miliar.
Baca Juga: Dua Mahasiswa Palestina Diwisuda di Nusa Putra University, Bawa Pesan Pendidikan dan Persahabatan
Dalam catatan yang disoroti Fraksi Gerindra, tingginya SiLPA berkaitan dengan adanya kas yang belum terserap, di antaranya Rp81,11 miliar di RSUD/BLUD dan Rp65,12 miliar pada Kas Bebas RKUD. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih perlunya evaluasi terhadap efektivitas perencanaan dan penyerapan anggaran daerah.
Empat Rekomendasi Gerindra
Untuk memperbaiki struktur APBD Perubahan 2026, Fraksi Gerindra yang diketuai Tedy Setiadi dan Sekretaris Ruslan Abdul Hakim mengajukan empat rekomendasi.
Pertama, melakukan restrukturisasi Belanja Modal Kerakyatan dengan mengembalikan anggaran jalan dan irigasi sebesar Rp3,45 miliar melalui rasionalisasi belanja gedung dan peralatan yang masih dapat ditunda.
Baca Juga: Antisipasi Abu Vulkanik GAK, Puskesmas Waluran Sukabumi dan Forkopimcam Bagikan Masker
Kedua, melindungi hak TPP ASN secara utuh dengan mengarahkan efisiensi pada perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan belanja operasional rutin.
Ketiga, memperkuat digitalisasi pendapatan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah tanpa menambah beban pelaku UMKM.
Keempat, mempercepat penyerapan kas BLUD dengan mengevaluasi manajemen keuangan RSUD/BLUD agar dana yang mengendap dapat segera dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan obat-obatan.
Baca Juga: Jembatan Leuwidinding Dibangun Kembali, Disperkim Sukabumi Dorong Pemulihan Akses Warga
Fraksi Gerindra menegaskan akan mengawal rekomendasi tersebut dalam pembahasan teknis lanjutan di tingkat komisi maupun Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi. (adv)
Editor : Fitriansyah