SUKABUMIUPDATE.com - Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pemerintah pusat dalam Rancangan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2027 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (1/10/2026).
Juru bicara Fraksi Gerindra, Hera Iskandar, mengatakan Transfer Keuangan Daerah (TKD) masih menjadi sumber dominan dalam struktur pendapatan Kabupaten Sukabumi. Dalam RAPBD 2027, total pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp4,171 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp4,240 triliun.
Di sisi lain, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami penurunan. Target PAD dalam RAPBD 2027 ditetapkan sebesar Rp897,54 miliar. Angka tersebut turun Rp6,36 miliar atau sekitar 0,70 persen dibandingkan target pada APBD Murni 2026 sebesar Rp903,91 miliar.
Baca Juga: FAM Kirim Surat ke FIFA soal Laga Indonesia vs Bangladesh 9-2, Ini yang Dipersoalkan
Kondisi tersebut menjadi perhatian Fraksi Gerindra karena terjadi di tengah target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi yang diproyeksikan mencapai 5,44 persen hingga 7,51 persen.
“Di tengah optimisme pertumbuhan ekonomi daerah yang ditargetkan mencapai 5,44 persen hingga 7,51 persen, melandainya target PAD menjadi pertanyaan teknokratis,” ujar Hera saat membacakan pandangan umum Fraksi Gerindra.
Transfer Pusat Masih Dominan
Hera menyebut, Transfer Keuangan Daerah masih menyumbang sekitar 78,29 persen dari total pendapatan daerah. Menurut Fraksi Gerindra, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal ke depan.
Gerindra mendorong agar potensi pendapatan daerah terus digali sehingga kemampuan fiskal Kabupaten Sukabumi dapat semakin kuat. Salah satu langkah yang didorong adalah memperkuat digitalisasi retribusi serta mengoptimalkan potensi pajak daerah, termasuk Pajak Air Permukaan.
Baca Juga: Nahkoda KM Virgo Transport 8 Jadi Tersangka, Cerita Kabur dengan Sekoci Tinggalkan Ratusan Penumpang
Selain itu, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak juga dinilai perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Bagi Gerindra, peningkatan PAD harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Potensi ekonomi yang berkembang di berbagai sektor diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Infrastruktur Naik, Pengawasan Diperketat
Di tengah persoalan kemandirian fiskal tersebut, Fraksi Gerindra juga menyoroti belanja daerah, khususnya sektor infrastruktur. Alokasi Belanja Modal untuk jalan, jaringan dan irigasi mencapai Rp288,27 miliar atau mengalami kenaikan 57,28 persen.
Gerindra menilai kenaikan anggaran tersebut perlu dikawal agar benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. “Jangan sampai anggaran ratusan miliar kembali menjadi jalan berlubang dalam hitungan bulan akibat lemahnya pengawasan. Pengadaan barang dan jasa harus menekan efisiensi dan menghentikan segala bentuk kebocoran,” tegas Hera.
Karena itu, kualitas pekerjaan konstruksi, transparansi pengadaan hingga pengawasan pelaksanaan pembangunan diminta menjadi perhatian pemerintah daerah.
Baca Juga: Tanpa Cristiano Ronaldo, Portugal Menang 4-2 atas Denmark di UEFA Nations League
Penguatan Ekonomi Desa
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, Gerindra juga mendorong penguatan ekonomi berbasis desa. Fraksi Gerindra mengusulkan integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP), dan Koperasi Desa Merah Putih dalam satu ekosistem ekonomi desa.
Koperasi desa diharapkan dapat menjadi bagian dari rantai pasok program MBG sehingga perputaran ekonomi tidak hanya dinikmati penyedia, tetapi juga petani, peternak, nelayan dan pelaku usaha lokal. Gerindra juga meminta penguatan sektor pangan dan energi melalui optimalisasi anggaran irigasi, termasuk untuk mendukung pencetakan sawah baru.
Selain itu, Bonus Produksi Panas Bumi sebesar Rp8 miliar diminta diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan tambang sekaligus mendukung konservasi lingkungan.
BUMD Berkontribusi ke PAD
Sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi perhatian Fraksi Gerindra. Gerindra meminta pemerintah daerah melakukan restrukturisasi BUMD melalui audit kinerja dan pembenahan tata kelola. BUMD dinilai harus mampu memberikan kontribusi terhadap PAD melalui dividen dan Return on Investment (ROI) yang terukur. Dengan demikian, keberadaan BUMD diharapkan tidak justru menambah beban fiskal daerah.
Baca Juga: Penyebab Gusi Berdarah saat Sikat Gigi, Jangan Diabaikan!
Lima Rekomendasi
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Gerindra yang diketuai Teddi Setiadi dengan sekretaris Ruslan Abdul Hakim menyampaikan lima rekomendasi kepada Bupati Sukabumi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pertama, menyelaraskan APBD 2027 dengan Asta Cita, termasuk penguatan program MBG, KDMP dan Koperasi Desa. Kedua, memperkuat ekosistem agroindustri dan pariwisata secara terintegrasi.
Ketiga, melakukan digitalisasi sekaligus rekayasa target PAD agar potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan. Keempat, melakukan kalkulasi secara cermat terhadap pembiayaan neto dan SiLPA sebesar Rp68,58 miliar untuk mencegah munculnya defisit maupun tunda bayar pada akhir tahun anggaran.
Kelima, melaksanakan lelang dini atau early tender terhadap paket belanja modal infrastruktur setelah proses evaluasi gubernur, sehingga pekerjaan fisik dapat dimulai lebih awal dan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat sejak Triwulan I 2027.
Baca Juga: Jangan Tunggu Sakit, Ini 7 Tanda Gigi Mulai Mengalami Kerusakan
Fraksi Gerindra menilai APBD 2027 perlu diarahkan tidak hanya untuk membiayai program pembangunan, tetapi juga memperkuat kemampuan fiskal daerah. Penguatan PAD, optimalisasi potensi ekonomi lokal, tata kelola BUMD dan efektivitas belanja dinilai menjadi bagian penting agar pembangunan Kabupaten Sukabumi dapat berjalan secara berkelanjutan. (Adv)
Editor : Fitriansyah