SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Dadang Hermawan, mendorong perluasan akses perbankan formal guna melindungi para nelayan dan masyarakat pesisir dari jeratan rentenir atau "bank emok", pinjaman online (pinjol) ilegal, serta judi online (judol).
Untuk mewujudkannya, ia meminta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) segera mendirikan unit layanan atau kantor cabang di kawasan Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap.
Langkah tersebut ditegaskan Dadang saat menghadiri kegiatan sosialisasi dan edukasi bertema "Ujunggenteng Cerdas Finansial: Ekonomi Pesisir Berdaya, Waspada Judi Online dan Kejahatan Keuangan Digital" di Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Kamis (12/11/2026).
Acara ini dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat, perwakilan BJB Palabuhanratu, Kepala Desa Ujunggenteng, serta ratusan warga. Peserta terdiri dari nelayan, pelaku UMKM, petani, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), hingga penggiat lingkungan.
Baca Juga: DPRD Sukabumi Dorong Program Poliran Buka Akses Loker Transparan dan Bebas Percaloan
Menurut Dadang, potensi perputaran ekonomi di kawasan pesisir Ujunggenteng sangat besar sehingga kehadiran layanan perbankan resmi yang dekat dengan tempat tinggal nelayan menjadi kebutuhan mendesak.
"Dengan jumlah nelayan mencapai hampir 1.000 orang lebih dan jumlah perahu nelayan sekitar 600 unit, perputaran uang di sini sangat tinggi. Kalau lagi musim ikan, per hari nelayan bisa menghasilkan uang sekitar Rp1 juta per perahu. Jika dikali 600 perahu, berarti ada sekitar Rp600 juta putaran uang hasil tangkapan nelayan per hari di Ujunggenteng," ujar Dadang.
"Jika dikalikan per bulan, itu bisa mencapai sekitar Rp18 miliar. Oleh karena itu, kami mendorong BJB agar segera membikin unit BJB di Ujunggenteng. Kehadiran unit ini juga untuk mempermudah nelayan mendapatkan akses pinjaman tanpa agunan yang cukup menggunakan pas kecil perahu, di mana pas kecil ini sekaligus sebagai rekomendasi belanja BBM bersubsidi," tambahnya.
OJK Jabar: Waspada Judi Online dan Jebakan Pinjol Ilegal
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, mengungkapkan pentingnya penguatan literasi keuangan bagi masyarakat pesisir agar lebih berdaya dan terhindar dari berbagai bentuk kejahatan keuangan digital.
Ia memaparkan bahwa OJK memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, mendorong pengembangan ekonomi daerah, serta melindungi konsumen. Melalui kampanye Ujunggenteng Cerdas Finansial, OJK bersama BJB dan BJB Syariah (BJBS) menjembatani masyarakat agar dapat langsung mengakses layanan inklusi keuangan formal setelah teredukasi dengan baik.
"Kami ingin masyarakat cerdas dalam mengelola keuangan, membuat perencanaan keuangan keluarga, dan bagi pelaku UMKM bagaimana membuat perencanaan usaha yang tertib dengan melakukan pencatatan yang baik serta memisahkan pengeluaran pribadi dan usaha," ujar Darwisman.
Baca Juga: Respon Isu Asusila, BK DPRD Kabupaten Sukabumi Dorong Fraksi Lakukan PAW Anggota DPRD
Darwisman juga menyoroti pentingnya mengatur pola hidup produktif ketimbang konsumtif, mengingat pendapatan nelayan yang fluktuatif dan kerap menghadapi musim paceklik.
"Kami mengajarkan masyarakat di Pesisir Pantai Ujunggenteng untuk menyisihkan alokasi dana masa depan, misalnya 20% dari penghasilan untuk investasi, dan 10% untuk dana sosial serta kebutuhan darurat. Kebanyakan warga tidak menyiapkan dana darurat, sehingga ketika ada musibah atau keluarga sakit, mereka akhirnya lari ke rentenir atau bank emok. Ini yang membuat masyarakat pesisir sulit sejahtera," tegasnya.
Selain masalah keuangan konvensional, OJK Jabar memberikan peringatan keras terkait maraknya judi online dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Berdasarkan data, jumlah pemain judol di Jawa Barat tercatat mencapai lebih dari 2,6 juta orang dengan perputaran uang triliunan rupiah.
"Kabupaten Sukabumi pada tahun lalu sempat masuk jajaran kabupaten dengan jumlah pemain judol terbanyak di Jawa Barat. Ini harus diwaspadai bersama. Pola judol ini seperti game atau ketangkasan menggunakan top-up saldo, padahal itu menggunakan algoritma yang diatur oleh bandar di luar negeri maupun di dalam negeri. Akibatnya uang habis, cash flow terganggu, hingga usaha bangkrut," jelasnya.
Terkait pinjaman daring, Darwisman mengingatkan masyarakat agar hanya mengakses lembaga keuangan resmi yang berizin dan diawasi OJK. Saat ini, tercatat ada 94 lembaga fintech lending (Pindar) resmi yang terdaftar, sedangkan di luar daftar tersebut dipastikan ilegal dan wajib dihindari.
Melalui sinergi antara pemerintah, OJK, dan perbankan resmi, masyarakat nelayan di Ujunggenteng diharapkan memiliki akses pembiayaan yang aman serta ketahanan ekonomi yang kuat demi mewujudkan pesisir Sukabumi yang mandiri dan sejahtera. (adv)
Editor : Denis Febrian