SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menghadapi tantangan penyesuaian fiskal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Kebijakan efisiensi anggaran diproyeksikan mencapai Rp430 miliar atau sekitar 10 persen.
Kondisi ini kedua lembaga tersebut harus lebih selektif menyusun skala prioritas pembangunan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Isu pengetatan anggaran ini menjadi sorotan utama seusai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi Senin (16/11/2026).
Didampingi Bupati Asep Japar, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali kepada awak media, mengungkapkan bahwa hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap rancangan APBD 2027 tidak memicu perombakan besar, tekanan efisiensi tetap menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Di tahun 2027 kita menghadapi efisiensi sekitar Rp430 miliar atau di kisaran 10 persen. Tantangan ini harus dijawab dengan perencanaan cermat agar setiap alokasi belanja memiliki manfaat nyata, terutama untuk pelayanan publik dan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Budi.
Baca Juga: Curug Cilaki Pangalengan: Lokasi, Keindahan Air Terjun, Sejarah, Rute, dan Tips Berkunjung
Penyesuaian Fiskal dan Strategi Genjot PAD
Di lokasi yang sama, Bupati Sukabumi Asep Japar (Asjap) mengakui adanya tekanan kemampuan fiskal daerah dalam masa transisi anggaran dari 2026 menuju 2027, dengan total penyesuaian yang nilainya mendekati Rp1 triliun.
Meski ruang gerak fiskal menyempit, Asjap menegaskan agenda pembangunan strategis tidak akan terhambat. Sebagai langkah penyeimbang, Pemkab Sukabumi menyiapkan strategi penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Anggaran dari 2026 ke 2027 memang mengalami penyesuaian hampir Rp1 triliun, tetapi fokus kami tetap pada kepentingan masyarakat. Ke depan, potensi-potensi pendapatan daerah yang belum tergarap maksimal akan kita optimalkan untuk meningkatkan PAD secara bertahap,” jelas Asjap, sembari menambahkan bahwa angka pasti target kenaikan PAD 2027 masih dalam tahap penghitungan.
Empat Agenda Strategis Disepakati di Paripurna
Selain membahas postur APBD 2027, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi juga menyepakati empat agenda kelembagaan dan regulasi daerah, yaitu: Pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa; Pengambilan keputusan atas Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD); Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda); Tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap APBD 2027.
Baca Juga: Terseret Asusila, Anggota DPRD Sukabumi Mundur! Demokrat Ungkap PAW dan Calon Pengganti
Budi Azhar memastikan seluruh produk hukum yang disepakati tersebut akan segera diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk difasilitasi sesuai mekanisme sebelum ditetapkan secara definitif.
Terkait substansi regulasi, Bupati Asjap merinci bahwa pembaruan Raperda tentang Desa mengatur aspek krusial mulai dari mekanisme pemilihan kepala desa (Pilkades), pergantian antarwaktu (PAW), hingga penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sementara itu, Raperda OPD memuat penyesuaian nomenklatur pada sejumlah perangkat daerah, khususnya yang membidangi urusan tata ruang. (Adv)
Editor : Fitriansyah