Sukabumi Update

Badan Kehormatan Soal Pelanggaran Etik Kasus Asusila Oknum Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi

Ketua BK DPRD Kabupaten Sukabumi, Edi Sudrajat. | Foto : SU

SUKABUMIUPDATE.com - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Sukabumi melakukan pemanggilan terhadap LS, anggota DPRD yang terseret dugaan kasus asusila. Setelah meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan, BK kemudian memanggil pimpinan Fraksi Partai Demokrat untuk meminta keterangan terkait tindak lanjut partai terhadap persoalan tersebut.

Ketua BK DPRD Kabupaten Sukabumi, Edi Sudrajat, mengatakan pemanggilan terhadap anggota dewan yang bersangkutan telah dilayangkan pada 10 November 2026. Langkah itu dilakukan untuk meminta klarifikasi atas tuduhan yang sebelumnya muncul dalam pemberitaan.

Setelah melakukan pemanggilan tersebut, BK menjadwalkan pertemuan dengan pimpinan Fraksi Demokrat. Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan hasil klarifikasi sekaligus mengetahui sikap fraksi terhadap anggotanya.

"Dari hasil komunikasi dengan pihak fraksi, mereka menyampaikan bahwa yang bersangkutan sudah mengundurkan diri. Kemudian, partai juga sudah menindaklanjuti dalam proses PAW," kata Edi.

Baca Juga: Kabupaten Tembus 10 Besar, Kota Urutan ke-16: Raihan Medali Sukabumi di Porprov Jabar 2026

Menurut Edi, berdasarkan keterangan yang diterima BK, berkas pengunduran diri anggota DPRD tersebut telah diserahkan ke tingkat partai di provinsi hingga pusat untuk diproses lebih lanjut.

Ia menyebut, pihak fraksi menyampaikan bahwa anggota DPRD tersebut telah menyatakan mengundurkan diri sekitar 11 November 2026. Adapun alasan yang disampaikan pihak fraksi kepada BK berkaitan dengan keinginan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan.

Meski telah melakukan dua tahapan pemanggilan, Edi menegaskan bahwa BK belum menyampaikan hasil klarifikasi kepada publik. Saat ini, pihaknya akan terlebih dahulu melaporkan langkah-langkah yang telah dilakukan kepada pimpinan DPRD.

Edi menjelaskan, proses pengunduran diri dan pergantian antarwaktu (PAW) merupakan kewenangan partai politik. Sementara itu, BK menjalankan tugasnya menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik sesuai mekanisme yang berlaku di lembaga tersebut.

Baca Juga: Catat 7 Poin Penting Pembebasan Denda PBB-P2 di Kabupaten Sukabumi

"Untuk PAW itu ranah partai dan kami tidak punya wewenang untuk melakukan itu. Kami hanya sebatas menyampaikan hasil klarifikasi yang sudah dilakukan," katanya.

Ia menegaskan, BK telah menjalankan tahapan penanganan dengan memanggil anggota DPRD yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi, kemudian meminta keterangan pimpinan fraksi mengenai sikap partai terhadap persoalan tersebut.

"Jadi, kami sudah bekerja sesuai mekanisme. Pertama, memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Kedua, memanggil pimpinan fraksi untuk meminta keterangan sejauh mana sikap fraksi terhadap yang bersangkutan," pungkas Edi.

 

Editor : Fitriansyah

Tags :
BERITA TERKAIT