SUKABUMIUPDATE.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi mengambil langkah proaktif dalam mempercepat pemerataan ekonomi daerah. Hal ini diwujudkan melalui pertemuan strategis antara Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat, Darwisman, di Kantor OJK Jabar, Bandung, Selasa (3/3/2026).
Pertemuan ini berfokus pada kolaborasi penguatan ekosistem ekonomi dan perluasan akses keuangan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Sukabumi menyampaikan tekadnya untuk mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi kota yang saat ini berada di angka 5,32 persen, agar dapat terus meningkat secara progresif menuju angka 8 persen.
Namun, untuk mencapai visi tersebut, Ayep Zaki menyoroti sebuah tantangan utama, yakni ketimpangan antara tingginya Dana Pihak Ketiga (DPK) di Kota Sukabumi yang mencapai lebih dari Rp10 triliun, dengan rendahnya realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Saat ini, penyaluran KUR di Kota Sukabumi masih berada di peringkat 25 dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.
“Potensi dana kita sangat besar, tetapi penyalurannya masih rendah. Ini yang ingin kita dorong bersama OJK agar kredit tumbuh dan roda ekonomi masyarakat bergerak lebih cepat,” tegas Ayep Zaki.
Untuk menjembatani tantangan tersebut, Pemkot Sukabumi memperkuat komunikasi terkait inovasi pembiayaan melalui program dana kebajikan, pengelolaan wakaf produktif, serta skema Qordhul Hasan. Langkah ini mendapat apresiasi tinggi dari Kepala OJK Jabar. Darwisman menilai program tersebut sangat tepat sasaran karena menginkubasi pelaku usaha di tingkat masyarakat bawah, sekaligus memberikan jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan, sebelum akhirnya mereka siap "naik kelas" untuk mengakses skema pembiayaan super mikro dari perbankan.
Lebih lanjut, OJK melihat potensi ekonomi yang sangat besar dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Sukabumi. Dari total lebih dari 55.000 UMKM yang ada, baru sekitar 23.000 yang telah tersentuh pembiayaan perbankan.
“Ini menunjukkan ruang yang masih sangat besar bagi perbankan untuk meningkatkan pembiayaan. Kita akan dorong peran perbankan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk membangun ekosistem pembiayaan yang lebih kuat dan terintegrasi,” ujar Darwisman.
Sinergi ini juga akan diarahkan untuk mendukung pembiayaan komoditas unggulan daerah. Terdapat sejumlah potensi di Kota Sukabumi yang siap dikembangkan melalui skema pembiayaan terintegrasi, di antaranya program peternakan domba dan kambing yang didorong melalui program kurban ASN, potensi susu sapi perah yang terhubung dengan koperasi nasional, hingga komoditas budidaya telur dan pisang.
Kolaborasi awal yang berlangsung sangat positif ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi Pemkot Sukabumi dan OJK Jawa Barat.
Dengan dukungan perbankan yang tepat sasaran, langkah ini diyakini mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan menjaga tingkat inflasi tetap terkendali demi kesejahteraan wargi Kota Sukabumi. (adv)
Editor : Denis Febrian