SUKABUMIUPDATE.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengajak Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPP P3MD) untuk memperkuat komunikasi serta kolaborasi lintas sektor. Sinergi ini dinilai krusial dalam mengawal pembangunan desa, termasuk menyukseskan program strategis nasional.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, dalam Rapat Koordinasi Kerja Pendampingan TPP P3MD di Aula Rumah Makan Tahu Sumedang H. Didi, Jalan Lingkar Selatan, Cisaat, Senin (6/4/2026). Andreas hadir didampingi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Andriyansyah Subandi.
Wabup Andreas menegaskan bahwa kerja bersama menjadi kunci penyelesaian berbagai persoalan pembangunan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Di era saat ini, pemerintah daerah tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan penuh dari pendamping desa, pemerintah kecamatan, hingga unsur masyarakat.
"Para pendamping harus menjadi solusi bagi desa, tidak hanya urusan administratif. Totalitas, kolaborasi, dan komunikasi lintas sektoral sangat diperlukan," ujar Andreas.
“Mudah-mudahan para pendamping bisa semakin kolaboratif bersama kepala desa, camat, dan pemerintah kabupaten,” tambahnya.
Selain memperkuat koordinasi rutin, Andreas juga meminta para pendamping untuk mendorong kepala desa mengoptimalkan program strategis Presiden, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP).
Ia menilai desa memiliki aset dan potensi besar, terutama di sektor pertanian, yang harus diolah untuk mendukung keberlanjutan program tersebut.
“Program ini benar-benar menghidupkan wilayah. Karena itu desa harus menyiapkan sumber penghasilan yang bisa menyuplai MBG maupun KMP,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Andreas juga menanggapi isu mengenai pemotongan anggaran desa untuk program nasional. Ia mengklarifikasi bahwa anggaran tersebut bukan dipotong, melainkan dialokasikan untuk memperkuat kemandirian desa.
"Ini adalah peluang besar bagi kepala desa untuk menggerakkan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih. Saya ingin para pendamping mensosialisasikan hal ini agar tidak ada keluhan," tuturnya.
Selain koperasi, Andreas menyebut Pemkab Sukabumi memberikan dukungan penuh terhadap program MBG karena berkaitan erat dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penanganan stunting. Menurutnya, pembangunan SDM adalah kunci utama kemajuan daerah.
"Program MBG memiliki multiplier effect, selain memperbaiki gizi, program ini mendorong UMKM lokal meningkatkan kualitasnya agar bisa terlibat langsung," tegasnya.
Lebih lanjut Andreas menyampaikan bahwa Kabupaten Sukabumi memiliki wilayah luas dan lahan pertanian yang besar, sehingga peluang pengembangan ekonomi desa sangat terbuka.
“Ayo kita bersama-sama membina desa masing-masing. Harapan saya, selain meningkatkan kualitas SDM, ekonomi di setiap wilayah juga ikut tumbuh,” pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator TPP Kabupaten Sukabumi, Asep Saepul Bahri, menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk mensinergikan agenda pendampingan di tiap desa. Saat ini, TPP P3MD di Kabupaten Sukabumi berjumlah 107 orang, terdiri dari 4 tenaga ahli kabupaten, 40 pendamping desa (kecamatan), dan 61 pendamping lokal desa.
Namun, jumlah tersebut masih di bawah kuota ideal. Asep menyampaikan bahwa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) akan segera membuka rekrutmen untuk mengisi formasi yang kosong.
"Akan dibuka rekrutmen untuk sekitar 50 posisi Pendamping Lokal Desa (PLD), 30 posisi pendamping desa di tingkat kecamatan, dan 2 posisi tenaga kabupaten," ungkap Asep.
Asep menambahkan, rakor ini digelar sebagai upaya menyinergikan kerja pendamping dengan instansi terkait. Peran pendamping sangat vital dalam memfasilitasi pembangunan desa, mulai dari perencanaan, tata kelola keuangan, hingga penguatan BUM Desa agar program pemerintah pusat terlaksana optimal di tingkat akar rumput. (adv)
Editor : Denis Febrian