SUKABUMIUPDATE.com - Industri wakaf produktif di Indonesia dinilai masih tertinggal jauh dari potensinya. Hal itu mengemuka dalam acara Muhsinin Circle yang digelar Muhsinin Club, yang mempertemukan para pengelola trust fund konglomerat dengan penggerak modal ventura wakaf produktif.
Founder Arunami Investment dan Yayasan Syamsi Dhuha, Eko Pratomo, dalam paparannya menyebut potensi makro wakaf nasional mencapai sekitar Rp 2.000 triliun per tahun, dengan potensi wakaf uang Rp 181 triliun per tahun. Namun realisasi aktualnya hanya Rp 3,5 triliun, atau tingkat konversi di bawah 2 persen.
"Masalah utama bukan pada ketiadaan dana masyarakat, melainkan pada kelangkaan tata kelola dan kanal institusional yang kredibel untuk menyerapnya," ujarnya saat berbicara di diskusi Muhsinin Circle yang diadakan di Bandung, Sabtu (20/06/2026) di kantor Yayasan Syamsi Dhuha Eko juga menyebut kondisi tersebut sebagai krisis kanal kepercayaan.
Jamil Azzaini, pendiri Kampoong Ecopreneur juga mengungkapkan keprihatinan serupa. Karena itulah lewat Yayasan Kampoong Ecopreneur, pihaknya mendorong semakin banyak orang terjun di sektor wakaf produktif. Jamil mencontohkan. “Salah proyek wakaf produktif yang berhasil adalah salah satu resto makan Ampera di Bandung yang sampai sekarang terus mengalirkan manfaat wakafnya,” katanya.
Baca Juga: 4 Ribu Buruh Pabrik Pemasok Sepatu Nike di Bandung Terancam PHK, Bagaimana di Sukabumi?
Eko menambahkan infrastruktur institusional industri wakaf masih dangkal. Saat ini hanya terdapat 505 nazhir aktif dan 5.273 nazhir bersertifikasi SKKNI. Dari sekitar 451.000 titik aset wakaf nasional, 90 persen masih bersifat konsumtif dan statis—berupa lahan kosong dan makam—dengan pertumbuhan hanya 4–5 persen per tahun. Hanya 10 persen aset yang dinilai memiliki potensi strategis untuk diproduktifkan.
Ia mendorong transisi paradigma dari aset diam menuju mesin ekonomi melalui konsep modal abadi atau perpetual capital. Dalam skema ini, aset pokok dipertahankan dan tidak boleh berkurang nilainya, sementara hasil investasinya diputar untuk membiayai misi wakaf.
"Pokok dilindungi penuh oleh syariat. Hanya hasil investasi yang dikonsumsi untuk operasional misi wakaf," kata Eko. Ia menilai regulator mulai membuka ruang modernisasi lewat instrumen baru seperti CWLS, securities crowdfunding, saham, dan reksadana.
Eko juga menyoroti banyaknya trust fund milik warga Indonesia yang justru ditempatkan di luar negeri, terutama Singapura. Menurut dia, idealnya pembentukan trust fund berjalan beriringan dengan kebijakan tax amnesty agar dana yang diparkir di luar negeri terdorong kembali dan terdaftar di dalam negeri. "Mau nggak mau, mereka yang mau bikin seperti itu, trust fund-nya ada di luar negeri, di Singapura kebanyakan," ucapnya.
Baca Juga: Diduga Selingkuh dengan Pria Lain di Penginapan Jampangkulon, Istri Digerebek Suami
Senada, Widjajanto, mantan Direktur PT Pindad yang pernah mengelola trust fund dua konglomerat, mengisahkan pengalamannya. Ia menyebut dua konglomerat yang dikelolanya—satu bergerak di bidang energi dan satu lagi pengusaha yang meninggalkan bisnis rokok—mendaftarkan lebih dari Rp 200 triliun aset pribadi yang sebelumnya diparkir di luar negeri saat program tax amnesty pada era pemerintahan Joko Widodo.
Widjajanto mengusulkan agar gagasan tax amnesty jilid ketiga disuarakan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan, agar trust fund di luar negeri bisa dialirkan untuk mendorong lahirnya wakaf produktif baru.
Acara ini turut menyoroti upaya pengembangan wakaf produktif yang dirintis Jamil Azzaini bersama Kampoong Ecopreneur. Salah satu yang tengah berjalan adalah bisnis ekspor ubi ungu ke Singapura. Adapun tim Eko Pratomo disebut telah melakukan investasi berdampak di sekitar 15 perusahaan. (*)
Editor : Ikbal Juliansyah