SUKABUMIUPDATE.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan.
Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi melibatkan seluruh unsur kewilayahan, mulai dari camat, sekretaris kecamatan hingga kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum (Kasi Trantib), guna memetakan berbagai potensi pendapatan yang belum tergali secara maksimal.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Optimalisasi Peningkatan PAD Kabupaten Sukabumi yang digelar di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Bapenda Kabupaten Sukabumi itu dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman serta dihadiri Bupati Sukabumi Asep Japar, Wakil Bupati Andreas, Kepala Bapenda Herdy Somantri, para camat, sekretaris kecamatan, dan Kasi Trantib se-Kabupaten Sukabumi.
Kepala Bapenda Kabupaten Sukabumi, Herdy Somantri, mengatakan Kabupaten Sukabumi memiliki potensi sumber daya yang besar dan perlu dikelola secara optimal agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan daerah.
Baca Juga: Pemkab Sukabumi Libatkan Camat hingga Kasi Trantib untuk Dongkrak PAD
Menurutnya, visi Sukabumi Mubarakah hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah.
"Sektor agrobisnis dan pariwisata masih menjadi potensi besar yang harus terus dioptimalkan. Karena itu kami meminta jajaran kecamatan, khususnya Kasi Trantib, untuk melakukan pendataan lapangan terkait keberadaan perusahaan, objek dan subjek pajak, hingga batas-batas lahan yang berpotensi menjadi sumber penerimaan daerah," ujar Herdy.
Selain itu, Bapenda juga mendorong seluruh perangkat kecamatan aktif menyosialisasikan berbagai program perpajakan, termasuk kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta layanan unggulan Pastel Isi (Pasar Pelayanan Pajak Teladan dan Terintegrasi).
Rapat Optimalisasi Peningkatan PAD Kabupaten Sukabumi yang digelar di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Rabu (17/6/2026).
Herdy menjelaskan, masyarakat kini semakin dimudahkan dalam mengakses layanan perpajakan. Salah satunya melalui layanan berbasis digital yang dapat diakses hanya dengan menyimpan nomor WhatsApp resmi Bapenda untuk memperoleh informasi, konsultasi, hingga layanan pembayaran pajak.
"Masyarakat juga kini dapat melakukan pembayaran PKB tanpa harus membawa KTP pemilik pertama kendaraan. Ini merupakan bentuk kemudahan layanan agar proses pembayaran pajak menjadi lebih cepat dan praktis," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sukabumi Asep Japar menekankan pentingnya keterbukaan seluruh aparatur kewilayahan dalam menyampaikan potensi daerah yang dapat menjadi sumber PAD.
"Saya minta semua harus terbuka karena ini penting untuk peningkatan PAD dan pembangunan Kabupaten Sukabumi. Ketika ada masyarakat atau investor yang mengurus perizinan, tolong diarahkan sesuai aturan yang berlaku," tegas Asep.
Baca Juga: Bapenda Sukabumi Ungkap Filosofi Logo Baru, Simbol Transformasi Pelayanan dan Integritas
Bupati juga meminta para camat memperkuat pengawasan internal serta aktif membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan visi Sukabumi Mubarakah. Bahkan, ia mengaku siap turun langsung untuk memantau data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tingkat kecamatan maupun desa apabila diperlukan.
Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi Andreas menilai langkah awal yang harus dilakukan adalah memperkuat konsolidasi antara kecamatan, dinas perizinan, pemerintah desa, dan kelurahan dalam memetakan potensi PAD secara lebih rinci.
Menurutnya, pendataan yang akurat akan membantu pemerintah mengetahui kondisi wajib pajak, termasuk perusahaan yang masih aktif maupun yang sudah tidak beroperasi.
"Saya berharap setiap camat mampu menghadirkan inovasi dalam menggali potensi daerah sehingga PAD terus meningkat dan berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Sukabumi," tandas Andreas.
Selain mendorong optimalisasi pendapatan daerah, rapat tersebut juga menekankan pentingnya pendataan objek dan subjek pajak secara digital melalui aplikasi terintegrasi. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan basis data perpajakan yang lebih akurat, mutakhir, dan terhubung antarlembaga sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Kabupaten Sukabumi. (adv)
Editor : Denis Febrian