SUKABUMIUPDATE.com – Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengumumkan capaian diplomatik signifikan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Mulai Kamis (26/3/2026), kapal berbendera Malaysia telah memperoleh izin resmi dari otoritas Iran untuk melintasi Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi salah satu urat nadi distribusi energi global sekaligus wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.
Keberhasilan ini merupakan hasil dari rangkaian komunikasi intensif yang dilakukan Anwar dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan, termasuk Iran, Mesir, dan Turki.
Dalam pidato resminya yang disiarkan melalui televisi nasional, Anwar menyampaikan apresiasi kepada Presiden Iran atas kebijakan yang memberikan akses bagi kapal-kapal Malaysia.
Baca Juga: 11.337 Kendaraan Belum Kembali dari Sukabumi, Polisi Waspadai Lonjakan Akhir Pekan
Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya membuka kembali jalur logistik penting, tetapi juga membawa kelegaan bagi keselamatan awak kapal Malaysia yang sebelumnya sempat tertahan. Saat ini, pemerintah Malaysia tengah fokus pada penyelesaian teknis di lapangan.
"Kami sekarang sedang dalam proses membebaskan kapal tanker minyak Malaysia dan para pekerja yang terlibat agar mereka dapat melanjutkan perjalanan pulang," kata Anwar, sebagaimana dikutip dari Channel News Asia pada Jumat (27/3/2026).
Selain itu, Anwar menegaskan bahwa komunikasi dengan Teheran merupakan bagian dari upaya lebih luas dalam mendorong stabilitas kawasan. Meski demikian, ia mengakui bahwa upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah bukan perkara mudah.
“Namun, ini tidak mudah, karena Iran merasa telah berulang kali ditipu dan merasa sulit untuk menerima langkah-langkah menuju perdamaian tanpa jaminan keamanan yang jelas dan mengikat bagi negara mereka,” kata Anwar.
Baca Juga: Maret 2026: Harga Bensin Lebih Mahal dari Harga Diri
Strategi Energi Malaysia: Subsidi dan Efisiensi
Di tengah akses yang telah diperoleh di Selat Hormuz, pemerintah Malaysia tetap bersikap waspada terhadap potensi gangguan pasokan energi global.
Anwar memastikan bahwa kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan tetap dilanjutkan guna menjaga daya beli masyarakat. Namun demikian, langkah efisiensi mulai diberlakukan secara bertahap.
Salah satunya adalah pengurangan alokasi bulanan untuk BBM bersubsidi sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan krisis pasokan di masa depan.
“Bagi kami sekarang, we terpaksa mengelola situasi karena dampak blokade di Selat Hormuz, perang, dan terhentinya pasokan minyak dan gas semuanya berdampak pada kami,” kata Anwar.
Indonesia Masih Hadapi Tantangan
Sementara itu, Indonesia masih menghadapi situasi yang lebih kompleks. Hingga berita ini ditulis, belum ada kepastian terkait izin melintas bagi kapal tanker Indonesia dari pihak Iran.
Baca Juga: Pemkot dan Muhammadiyah Sukabumi Silaturahmi Usai Polemik Izin Salat Id di Lapdek
Sebelumnya, pada 5 Maret, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan upaya negosiasi untuk membebaskan dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) yang masih berada di kawasan Selat Hormuz.
“Ada dua kargo yang terjebak di Selat Hormuz punya Pertamina. Sekarang kapal itu lagi sandar untuk cari tempat yang lebih aman, sambil kami melakukan negosiasi,” ujar Bahlil ketika ditemui selepas acara buka bersama di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (4/3), dikutip via Antara.
Namun, hingga kini belum ada perkembangan signifikan terkait upaya tersebut. Berdasarkan pantauan Redaksi Suara.com pada Jumat (27/3/2026) pagi, harga minyak mentah berada di kisaran US$ 94 per barel, sementara minyak mentah Brent mencapai USD$ 106 per barel.
Dalam menghadapi kondisi ini, Bahlil menegaskan pentingnya respons cepat dari pemerintah. Ia juga menyebut telah menerima mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan pasokan minyak mentah dari berbagai sumber alternatif demi menjaga ketahanan energi nasional.
Baca Juga: Mulai Jumat 27 Maret, Fungsional Tol Bocimi Seksi 3 Dialihkan Penuh untuk Arus Balik
Bahlil menjelaskan bahwa kapasitas cadangan BBM Indonesia saat ini berada di kisaran 21 hingga 28 hari. Namun, ia menekankan bahwa angka tersebut sangat bergantung pada kelancaran pasokan. Gangguan pengiriman selama beberapa hari saja dapat berdampak signifikan terhadap cadangan nasional.
Situasi yang lebih rentan juga terlihat pada sektor LPG, di mana ketergantungan impor Indonesia masih mencapai sekitar 70 persen dari total kebutuhan nasional. Kondisi ini membuat harga gas domestik sangat sensitif terhadap dinamika geopolitik di kawasan Teluk Arab.
Hingga saat ini, dua kapal tanker besar milik PT Pertamina (Persero), yakni PIS VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro, dilaporkan masih tertahan di wilayah Teluk Arab.
Kedua kapal tersebut belum dapat keluar akibat pengetatan pengawasan di Selat Hormuz. Posisi keduanya terus dipantau oleh otoritas terkait guna memastikan keselamatan awak dan kargo, sembari menunggu hasil dari upaya diplomasi yang tengah dilakukan pemerintah Indonesia.
Keberhasilan Malaysia dalam membuka jalur diplomasi dengan Iran kini menjadi perhatian, sekaligus mendorong Indonesia untuk segera mengambil langkah serupa dalam menghadapi situasi tersebut.
Sumber: Suara.com
Editor : Asep Awaludin