SUKABUMIUPDATE.com - Myanmar akan dikenang sebagai negara tanpa surat kabar setelah The Standard Time (San Taw Chain) secara resmi menghentikan operasinya pada 17 Maret 2021 akibat tekanan militer.
Sebelumnya, The Myanmar Times, The Voices, 7Day News and Eleven, juga berhenti beroperasi dengan alasan yang sama. Global New Light of Myanmar, surat kabar pro-militer, kini menjadi satu-satunya koran di negara tersebut.
Pers Myanmar relatif sempat menikmati udara bebas saat kurang dari satu dekade lalu pemerintahan semi-sipil Presiden Thein Sein mencabut pembatasan. Ketika itu koran-koran baru bermunculan dan outlet berita seperti jamur di musim hujan.
Dibanding negara lain di Asia Tenggara, masyarakat Myanmar masih suka membaca media cetak daripada situs berita. Sebelum kudeta militer, penjual koran masih bisa ditemui di Yangon dan Mandalay.
Myanmar Now menulis, saat ini pilihan rakyat untuk mendapatkan informasi hanya pada berita online, karena mereka tidak mungkin mengonsumsi koran pro-militer. Situs itu juga menulis kematian koran-koran independen yang mengakhiri kebebasan pers di Myanmar.
Surat kabar independen di Myanmar terpaksa berhenti beroperasi karena tekanan rezim militer. - (AP via CNN)Analis politik Sithu Aung Myint mengatakan situasi kebebasan pers akan menjadi lebih buruk jika militer memutus jaringan internet dalam waktu lama.
"Jika itu terjadi, Myanmar benar-benar tidak lagi memiliki demokrasi dan nyaris tanpa kebebasan," kata Aung Myint.
Rezim militer Myanmar sekarang mulai menekan pers dengan instruksi kepada dewan pers. Mereka mendesak semua media mempraktikkan etika dan berhenti menggunakan kata junta untuk menyebut 'Dewan Administrasi Negara'.
Instruksi itu tertera dalam surat Kementerian Informasi. Alasan militer, seperti tertera dalam surat itu, adalah rezim berkuasa dengan cara yang sah karena keadaan darurat telah diumumkan sebagaimana mestinya.
Pada 22 Februari lalu pemimpin kudeta Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengancam akan mencabut izin penerbitan koran-koran yang masih menggunakan kata junta.
Namun tiga hari setelah sang jenderal angkat bicara, 50 outlet berita menyatakan akan terus melaporkan situasi yang terjadi di Myanmar serta menggambarkan rezim dan tindakannya sesuai keinginan mereka.
Editor : Oksa Bachtiar Camsyah