Sukabumi Update

Ijazah Pelajar di Jabar Jangan Ditahan! Pemkot Sukabumi Ikut Rakor Program Gubernur Terpilih

Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi dalam agenda Rapat Koordinasi di Gedung Pakuan, Bandung, pada 22 Januari 2025. | Foto: Dokpim Kota Sukabumi

SUKABUMIUPDATE.com - Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Sukabumi M Hasan Asari menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Program Strategis Jawa Barat Tahun 2025. Acara di Gedung Pakuan, Bandung, pada 22 Januari 2025, ini dihadiri Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi, Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, serta para Sekda dan kepala dinas dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat.

Dalam rapat itu, Gubernur Jawa Barat terpilih menyampaikan sejumlah program prioritas yang akan menjadi fokus pembangunan. Menurut M Hasan Asari, pembangunan di provinsi ini akan diarahkan pada hal-hal yang langsung dirasakan masyarakat. Salah satu prioritas utama adalah penyelesaian infrastruktur jalan provinsi dalam dua tahun ke depan. Dedi menegaskan pajak kendaraan bermotor yang diperoleh dari setiap daerah akan dialokasikan kembali ke daerah asalnya untuk mendukung perbaikan infrastruktur tersebut.

Sementara di sektor pendidikan, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya penyelesaian kebutuhan ruang kelas dan masalah administrasi ijazah yang sering kali tertahan oleh sekolah. "Ijazah siswa tidak boleh ditahan, dan hal ini harus selesai sepenuhnya pada tahun 2027. Selain itu, tunggakan siswa di sekolah swasta akan didata dan diselesaikan melalui Dinas Pendidikan," kata Hasan Asari mengutip arahan gubernur terpilih itu.

Pj Sekda Kota Sukabumi M Hasan Asari dalam agenda Rapat Koordinasi di Gedung Pakuan, Bandung, pada 22 Januari 2025. | Foto: Dokpim Kota SukabumiPj Sekda Kota Sukabumi M Hasan Asari dalam agenda Rapat Koordinasi di Gedung Pakuan, Bandung, pada 22 Januari 2025. | Foto: Dokpim Kota Sukabumi

Baca Juga: Jelang Pelantikan, Dedi Mulyadi Bahas Akselerasi Pembangunan dengan Pj Gubernur Jabar

Penguatan Kerja Sama dengan Kabupaten/Kota

Rakor ini juga menjadi forum bagi kabupaten/kota untuk menyampaikan usulan prioritas pembangunan kepada pemerintah provinsi. Dedi Mulyadi berencana mengadakan pertemuan khusus dengan para bupati dan wali kota terpilih minggu depan untuk membahas kebutuhan spesifik di masing-masing daerah.

Dalam upaya mendorong pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, pemerintah provinsi akan menyelenggarakan lomba desa dan kecamatan dengan pendekatan menyeluruh. Pemenang lomba ini akan menerima insentif senilai Rp 10 miliar, baik dalam bentuk barang maupun jasa, sesuai kebutuhan masyarakat di lokasi masing-masing.

Hasan Asari juga menyampaikan bahwa Rakor ini memberikan ruang bagi seluruh Sekretaris Daerah dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berdialog langsung mengenai kebutuhan dan tantangan di daerah masing-masing. "Beberapa usulan yang disampaikan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi agar pembangunan lebih optimal," ungkapnya.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah provinsi dan kerja sama dengan seluruh kabupaten/kota, menjadi harapan seluruh pihak, Jawa Barat dapat mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat. (ADV)

Sumber: Website KDP Kota Sukabumi

Editor : Oksa Bachtiar Camsyah

Tags :
BERITA TERKAIT