SUKABUMIUPDATE.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat untuk mengumumkan anggaran dan dana pembangunan secara terbuka melalui media sosial (medsos). Instruksi tersebut disampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, pada Senin (5/1/2026).
Dalam unggahannya, Dedi Mulyadi menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada para bupati dan wali kota, camat, serta kepala desa dan lurah se-Jawa Barat. Surat edaran tersebut mengatur kewajiban keterbukaan informasi anggaran belanja pemerintah di seluruh tingkatan.
“Anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan, baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, hingga desa, wajib diumumkan melalui media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan platform lainnya agar diketahui publik secara terbuka,” ujar Dedi dalam pernyataannya.
Baca Juga: Viral Dugaan Intimidasi Warga di Cisewu Garut, KDM Ingatkan Kades Jangan Antikritik
Selain keterbukaan anggaran, pria yang akrab disapa KDM itu juga menekankan pentingnya pelaporan capaian kinerja secara rutin setiap bulan. Menurutnya, publik berhak mengetahui progres pekerjaan pemerintah sekaligus menilai kinerja aparatur di setiap level.
“Setiap bulan kita wajib menyampaikan capaian kinerja pekerjaan yang dilakukan, sehingga publik bisa menilai dan merasakan apa yang kita kerjakan,” katanya.
KDM mengingatkan bahwa seluruh dana yang dikelola pemerintah bersumber dari pajak rakyat, mulai dari masyarakat umum, buruh, karyawan, aparatur sipil negara, TNI-Polri, hingga para pelaku usaha dari skala UMKM sampai pengusaha besar.
Baca Juga: Awal 2026, Enam Bencana Landa Sukabumi: Puluhan Warga Mengungsi, Sekolah Ambruk
“Oleh karena itu, tidak ada jalan lain untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, terbuka, transparan, dan akuntabel, selain menjelaskan seluruh kebijakan dan penggunaan anggaran kepada publik,” tegasnya.
Ia berharap kebijakan keterbukaan melalui media sosial tersebut dapat menjadi langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan dipercaya masyarakat.
“Semoga jalan ini menjadi jalan terang untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa,” tutup KDM.
Editor : Denis Febrian