SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melakukan verval atau verifikasi validasi ke Kampung Babakan Cisarua, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, pada Senin (12/1/2026). Untuk memastikan data korban banjir bandang Sungai Cidadap di Kecamatan Simpenan yang menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang sering disapa KDM.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat, Ade Afriandi, menyampaikan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari atensi Gubernur Jawa Barat terkait penanganan pasca bencana di Kabupaten Sukabumi. Tercatat ada tujuh desa yang terdampak bencana banjir bandang di wilayah Kecamatan Simpenan, yakni Cibuntu, Sangrawayang, Cidadap, Loji, Mekarasih, Kertajaya, dan Cihaur.
Melalui media sosial, KDM menegaskan akan membantu penanganan untuk pentintas bencana yang kehilangan rumah akibat bencana di Kabupaten Sukabumi yang terjadi sejak Desember 2024, dan hingga saat ini masih belum mendapatkan kepastian relokasi tempat tinggal.
Baca Juga: Data BPBD: 15 Titik Bencana di Kabupaten Sukabumi Akibat Hujan Berhari-hari
"Iya betul kami tindak lanjuti. Pertama kami sudah laporkan penanganan dampak banjir Sungai Cidadap tanggal 15 Desember 2025, kemudian bantuan biaya kontrak rumah sudah diserahkan tanggal 5 Januari 2026 kepada 28 kepala keluarga ," kata Ade saat ditemui di kantor kecamatan Simpenan.
Bantuan yang sudah disalurkan adalah untuk penyintas bencana di kedusunan kawungluwuk Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
Ade menjelaskan terkait pemberitaan yang kemudian direspons oleh Gubernur Jawa Barat KDM, pihaknya bersama BPBD Provinsi Jawa Barat dan tim verval (verifikasi validasi) turun langsung ke Kecamatan Simpenan. Kegiatan tersebut juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, yang dihadiri langsung oleh Asisten Daerah (Asda) 1 Kabupaten Sukabumi Boyke Martadinata, Kepala Dinas DPMD Ahmad Samsul Bahri, Kalak BPBD Kabupaten Sukabumi, Eki Radiana Rizki dan Camat Simpenan Supendi.
Baca Juga: KPK Tak Lagi Pamerkan Tersangka Korupsi, Akhir Eksisten Rompi Oranye yang Lahir di Sukabumi
Penyintas Bencana 2024 yang Belum Tertangani
Menurut Ade, langkah awal yang dilakukan adalah menyepakati data masyarakat desa yang terdampak bencana, baik banjir bandang, longsor, maupun pergerakan tanah yang terjadi sejak Desember 2024 hingga 2025, yang hingga kini belum mendapat tindak lanjut dari BNPB.
"Berdasarkan informasi dari Kabupaten Sukabumi sudah diajukan melalui BNPB dan juga tadi kita dapatkan informasi sebetulnya Agustus 2025 sudah dilaporkan ke Pemprov, namun kami belum mengetahui mengenai surat tersebut. Tetapi di lapangan, kami akan tindak lanjuti," kata dia.
Ia juga menegaskan bahwa target utama verifikasi adalah kepala keluarga yang rumahnya sudah tidak bisa ditinggali serta lingkungan tempat tinggalnya juga tidak layak huni.
Baca Juga: Warga Purabaya Olah Jotang Jadi Minyak Atsiri, Peluang Ekonomi Baru Warga Sukabumi
"Itu yang menjadi target pertama. Kemudian data lainnya juga akan kami verifikasi sehingga kalau nanti ada kebijakan Pak Gubernur maupun rencana Pemkab Sukabumi terkait masyarakat terdampak bencana, tentu perlu pembahasan lebih lanjut, misalnya untuk relokasi maupun penanganan infrastruktur lainnya, khususnya di Kabupaten Sukabumi, khususnya lagi di Kecamatan Simpenan," jelasnya.
Ade menambahkan, proses verifikasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dilakukan melalui pendokumentasian kondisi tempat tinggal dan lingkungan warga terdampak, sebagai dasar pengambilan kebijakan di tingkat provinsi.
Adapun terkait mekanisme pendataan korban bencana yang kerap menimbulkan kebingungan antara pemerintah daerah dan pusat, Ade menegaskan bahwa yang terpenting adalah komunikasi dan koordinasi antar pemerintah.
Baca Juga: Diguyur Hujan, 30 Rumah di Kebon Kopi Simpenan Terendam Banjir Setinggi 1,5 Meter
"Ya, sebetulnya tidak ada masalah di pemerintahan karena ini menyangkut pertama proses administratif, yang kedua tentu ada birokrasi sesuai dengan SOP ataupun juga aturan yang diberlakukan. Nah, yang paling penting adalah pertama tentu komunikasi dan koordinasi antar pemerintah daerah yang utamanya dilakukan oleh perangkat daerah," terangnya.
"Sekalipun kami Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu sekarang tidak hanya berbicara soal pemberdayaan masyarakat maupun juga soal pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Sekalipun ini terjadi bencana, bencana ini tentu ujungnya juga terjadi di wilayah desa atau di wilayah kelurahan," sambungnya kepada awak media didampingi Kepala Dinas DPMD Ahmad Samsul Bahri..
Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) 1 Kabupaten Sukabumi, Boyke Martadinata, menyambut baik langkah yang dilakukan DPMD Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi dan validasi data korban banjir bandang Sungai Cidadap.
Baca Juga: Orang Tua Harus Waspada! ini Ciri-ciri Anak Mengalami Child Grooming
"Pada prinsipnya, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyambut baik apa yang disampaikan dan diagendakan oleh DPMD Provinsi Jabar. Agenda hari ini yaitu melakukan verifikasi dan validasi data berkaitan dengan korban bencana banjir bandang," kata Boyke.
Ia menjelaskan, korban bencana yang rumahnya tidak dapat ditempati kembali akan mendapatkan bantuan dari Pempov Jabar untuk kebutuhan tempat tinggal sementara.
"Jadi bagi mereka yang korban bencana tidak dapat menempati kembali tempat tinggalnya, maka itu akan mendapatkan bantuan kalau tidak salah tadi sebesar Rp10 juta, untuk melakukan tinggal di mana pun itu," ujar Boyke.
Baca Juga: BPBD Sukabumi Ungkap Kendala Relokasi Korban Tanah Bergerak di Purabaya
"Sehingga selama rumah yang nanti akan dipikirkan yakni hunian tetapnya, itu mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak dulu gitu. Jadi mungkin tujuannya itu. Dan hari ini kita mendata di tujuh desa, hanya baru empat desa yang baru bisa memberikan informasi secara administratif, karena yang tiga desa lagi terhambat oleh jalur yang longsor," sambungnya.
Boyke berharap kegiatan tersebut dapat menjadi langkah awal penanganan bencana yang lebih menyeluruh di Kabupaten Sukabumi.
"Harapan pemerintah tentunya ini kegiatan yang bagus dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan terhadap bencana korban bencana semua. Dan tentunya kita harus sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jabar ya, mudah-mudahan bisa dilakukan secara komprehensif. Dan insyaallah yang lain-lainnya pun mudah-mudahan bisa tertangani," tandasnya.
Editor : Fitriansyah