SUKABUMIUPDATE.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dengan tidak lagi memberikan kesempatan kepada kontraktor atau pemborong yang memiliki rekam jejak buruk.
Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat baru-baru ini. Dalam arahannya, Dedi Mulyadi meminta seluruh jajaran, mulai dari Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), hingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk bekerja lebih optimal demi memenuhi ekspektasi masyarakat.
Ia menekankan bahwa kualitas pekerjaan menjadi prioritas utama dalam setiap proyek pembangunan. Kontraktor yang tidak mampu memenuhi standar, dinilai tidak layak kembali dilibatkan dalam proyek pemerintah.
“Pemborong yang pekerjaannya tidak baik dan tidak berkualitas, jangan diberi kesempatan lagi. Berikan kepada yang mampu bekerja tepat waktu, bertanggung jawab, dan hasilnya bagus,” tegasnya seperti dikutip sukabumiupdate.com dari laman resmi Bapenda Jabar, Jumat (27/3/2026).
Baca Juga: 7 Manfaat Kunyit Asam, Jamu Tradisional yang Baik untuk Kesehatan dan Kecantikan
Selain itu, KDM juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas dinas, khususnya dalam penataan Penerangan Jalan Umum (PJU). Ia meminta agar pemasangan lampu jalan dilakukan secara merata dan tidak terkonsentrasi di titik-titik tertentu, guna menghindari kesan tidak adil di tengah masyarakat.
Dedi Mulyadi menginginkan pembangunan infrastruktur tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki nilai estetika dan mencerminkan identitas budaya lokal. Ia menginstruksikan pembangunan trotoar berkualitas menggunakan material pabrikan, lengkap dengan fasilitas kursi dan shelter yang diberi nama “Pangiuhan”.
Menurutnya, penggunaan istilah Sunda pada fasilitas publik merupakan bagian dari upaya memperkuat karakter daerah. Ia juga mendorong pembangunan trotoar tersebut di depan sekolah-sekolah, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA, khususnya di jalan provinsi, agar memberikan kenyamanan bagi para pelajar.
Lebih lanjut, ia berencana melakukan penataan kawasan dengan membuka akses pandangan ke alam, seperti laut, hutan, dan sungai, dengan cara membongkar bangunan yang menghalangi secara bertahap. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menikmati keindahan alam secara gratis.
Baca Juga: PP Tunas Resmi Berlaku, Platform Harus Nonaktifkan Akun Pengguna di Bawah 16 Tahun
Sistem Digital dan Efisiensi Anggaran
Untuk meningkatkan pelayanan publik, Dedi Mulyadi mengusulkan pembentukan pos layanan terpadu berbasis digital yang mampu memantau kondisi aset daerah secara real-time. Pos tersebut akan melibatkan personel gabungan dari berbagai dinas serta didukung unit reaksi cepat untuk menangani berbagai permasalahan di lapangan.
Di sisi lain, ia juga mengkritik sistem administrasi pajak kendaraan dinas yang dinilai tidak efisien. Menurutnya, mekanisme tersebut hanya memutar anggaran di internal pemerintah tanpa memberikan dampak signifikan.
Ia mengusulkan agar anggaran pajak kendaraan dinas dialihkan langsung untuk pembangunan infrastruktur yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti perbaikan jalan dan pembangunan trotoar.
“Anggaran harus digunakan secara efektif dan berdampak nyata. Jangan hanya habis untuk kebutuhan administratif,” ujarnya.
Pertemuan tersebut ditutup dengan ajakan kepada seluruh OPD untuk terus berinovasi dan menjaga semangat dalam meningkatkan pendapatan daerah, demi mewujudkan visi “Jawa Barat Istimewa”.
Baca Juga: Arus Balik Lebaran 2026: 21 Ribu Kendaraan Melintas GT Parungkuda Sukabumi
395 Tiang PJU KDM di Ruas Surade–Ujunggenteng Sukabumi Dicor Ulang
Sebelumnya diberitakan sukabumiupdate.com, sejumlah tiang PJU (Penerangan Jalan Umum) di ruas jalan provinsi Surade–Ujunggenteng, Kabupaten Sukabumi dicor ulang setelah ditemukan mengalami keropos dan membahayakan karena rawan roboh.
Dari informasi pihak pelaksana, total tiang PJU yang corannya dibongkar diperkirakan mencapai sekitar 395 titik.
Editor : Syamsul Hidayat