SUKABUMIUPDATE.com – Anggota DPRD Jawa Barat Muhammad Jaenudin melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Balekambang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Senin (18/5/2026). Kegiatan tersebut dihadiri tokoh masyarakat, sekretaris desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta warga setempat.
Kegiatan pengawasan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang diskusi antara wakil rakyat dengan masyarakat Desa Balekambang terkait berbagai program pembangunan yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, Jaenudin memaparkan sejumlah program Pemprov Jabar yang berkaitan dengan bidang kerja Komisi V DPRD Jawa Barat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga akses permodalan bagi pelaku usaha.
Di sektor infrastruktur, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD saat ini tengah menuntaskan pembangunan dan perbaikan jalan provinsi yang ditargetkan selesai hingga 2027.
“Program tersebut juga mencakup pembangunan penerangan jalan umum (PJU) untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Selain perbaikan jalan provinsi, Jaenudin mengungkapkan Pemprov Jabar juga merencanakan pembangunan jalan desa yang nantinya akan dikerjakan langsung oleh Bina Marga Jawa Barat. "Kita sudah bersepakat dengan pak gubernur, jadi anggaran untuk jalan desa sebesar Rp 50 juta itu pengerjaannya akan dilakukan oleh Bina Marga. Jumlahnya hampir di 6 ribu desa," ungkap politisi PDI Perjuangan itu.
Baca Juga: Jaenudin Paparkan Program Infrastruktur dan Pendidikan Jabar Saat Pengawasan di Nyalindung
Pada sektor pendidikan, ia menjelaskan pemerintah terus mendorong pembangunan ruang kelas baru (RKB) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin bersekolah di sekolah negeri.
Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, pembangunan RKB yang dilaksanakan pada 2025 disebut telah rampung dan siap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 2026.
Sementara di bidang kesehatan, Pemprov Jabar disebut terus memperluas bantuan kesehatan gratis melalui program Gakinda. Namun saat ini layanan tersebut masih tersedia di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Jaenudin juga menekankan pentingnya validasi data penerima jaminan kesehatan agar bantuan tepat sasaran. Menurutnya, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) perlu memperbarui data penerima secara berkala karena pembaruan dapat dilakukan setiap tiga bulan.
Pada sektor ketenagakerjaan, Jaenudin menyebut pihaknya telah memberikan pelatihan keterampilan kepada 60 warga di berbagai bidang, seperti barista, tata boga, hingga tata rias.
Ia menambahkan, peserta pelatihan berpeluang mendapatkan dukungan permodalan untuk mengembangkan usaha melalui fasilitasi akses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bekerja sama dengan pihak perbankan.
“Untuk warga yang sudah dilatih, kami bisa memfasilitasi permodalan dengan menghubungkan ke Bank Jabar melalui program KUR,” katanya. (adv)
Editor : Syamsul Hidayat