SUKABUMIUPDATE.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menanggapi wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda yang kini memantik perdebatan publik.
Ia memilih untuk tidak memberikan penilaian secara langsung. Namun menurutnya, usulan tersebut masih berada dalam tahap proses dan menjadi kewenangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
"Saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Gubernur, karena memang Pak Gubernur yang punya kebijakan," kata Erwan kepada awak media di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (7/7/2026).
Erwan menilai masyarakat perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan terkait usulan tersebut. Sebab hingga saat ini, perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan resmi.
"Ya, kita berproses saja. Silakan nanti masyarakat menilai sendiri bagaimana tanggapan-tanggapannya, juga nanti ini kan masih proses," tuturnya.
Baca Juga: Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda, Alasan Hingga Tantangan Usulan Perubahan Nama
Ia kemudian mengajak seluruh pihak untuk mengikuti tahapan yang sedang berjalan tanpa menimbulkan polemik yang berlebihan. Menurutnya, setiap aspirasi harus dihormati dan dikaji melalui mekanisme yang berlaku.
"Jadi kita tidak perlu menanggapi terlalu berlebihan. Ya, nanti kita ikuti sajalah. Itu kan sepenuhnya ada pada Pak Gubernur," ucapnya.
Erwan juga menegaskan dirinya tidak ingin memberikan komentar yang melampaui kewenangannya sebagai wakil gubernur.
"Saya tidak bisa memberikan tanggapan-tanggapan yang melebihi kapasitas saya sebagai wakil," pungkasnya.
DPRD Jabar Tindaklanjuti Usulan Provinsi Sunda
Sebelumnya, wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda mengemuka setelah DPRD Jawa Barat menerima audiensi Komunitas Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat di ruang Komisi I DPRD Jawa Barat, Kamis (2/7/2026).
Audiensi tersebut dihadiri pimpinan DPRD, Komisi I, pimpinan fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengatakan DPRD akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme legislasi yang berlaku.
Menurut Ono, perubahan nama provinsi tidak semata-mata menyangkut identitas daerah, tetapi juga harus sejalan dengan upaya memperjuangkan keadilan fiskal, pemerataan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
"Kami mendengarkan secara langsung penjelasan dari para pengusul yang telah menyiapkan naskah akademik. Namun perjuangan ini harus selaras dengan agenda besar DPRD Jawa Barat, yaitu memperjuangkan keadilan fiskal, pemerataan pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat," kata Ono dalam keterangan yang diterima sukabumiupdate.com, Jumat (3/7/2026).
Hingga saat ini, usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda masih dalam tahap pembahasan dan belum memasuki proses pengambilan keputusan final.
Editor : Denis Febrian