SUKABUMIUPDATE.com – Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda memantik perhatian publik. Usulan tersebut memunculkan beragam respons, mulai dari dukungan karena dinilai lebih merepresentasikan identitas budaya masyarakat Tatar Sunda hingga penolakan dengan alasan mempertahankan nama Jawa Barat yang telah digunakan selama puluhan tahun.
Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap isu tersebut, Sukabumiupdate.com menggelar polling melalui akun Instagram @sukabumiupdatecom pada periode 7–13 Juli 2026.
Dalam polling tersebut, Sukabumiupdate.com mengajukan pertanyaan, "Apakah Anda setuju atau tidak setuju jika nama Provinsi Jawa Barat diubah menjadi Provinsi Sunda?"
Hasilnya menunjukkan perbedaan suara yang sangat tipis. Dari total 8.003 responden yang berpartisipasi, 51 persen menyatakan setuju terhadap pergantian nama menjadi Provinsi Sunda, sedangkan 49 persen lainnya menyatakan tidak setuju.
Tingginya antusiasme publik juga terlihat dari interaksi pada unggahan polling tersebut. Hingga polling ditutup, unggahan itu telah memperoleh sekitar 3,1 ribu komentar, 261 kali dibagikan (share), dan 2,8 ribu tanda suka (like). Besarnya jumlah interaksi menunjukkan bahwa isu pergantian nama provinsi menjadi perhatian masyarakat dan memicu diskusi yang cukup luas di media sosial.
Baca Juga: Nomor WhatsApp Penipu Catut Nama Sekdis Pendidikan Sukabumi Herdiawan Waryadi
Hasil polling tersebut menggambarkan bahwa wacana pergantian nama provinsi masih memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Selisih dukungan yang hanya terpaut dua persen menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang relatif berimbang.
Sebagian responden yang mendukung menilai nama Provinsi Sunda dinilai lebih mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan kearifan lokal masyarakat Sunda. Menurut mereka, penggunaan nama tersebut dapat memperkuat jati diri daerah yang selama ini dikenal sebagai pusat kebudayaan Sunda.
Di sisi lain, kelompok yang tidak setuju berpendapat bahwa nama Jawa Barat telah memiliki nilai historis, administratif, dan dikenal luas sebagai identitas resmi provinsi sejak Indonesia merdeka. Pergantian nama juga dinilai perlu mempertimbangkan berbagai konsekuensi, mulai dari aspek regulasi, administrasi pemerintahan, hingga anggaran.
Meski demikian, hasil polling ini tidak dapat dijadikan sebagai representasi pendapat seluruh masyarakat Jawa Barat. Polling tersebut hanya memotret pandangan pengguna Instagram yang secara sukarela memberikan suara selama periode pelaksanaan.
Karena dilakukan secara terbuka melalui media sosial, hasil polling lebih bersifat indikatif untuk menggambarkan dinamika opini publik di kalangan pengikut Sukabumiupdate.com, bukan survei ilmiah yang menggunakan metode pengambilan sampel secara statistik.
Baca Juga: Gaji ASN Dipotong 30 Persen Agar PPPK Tidak di PHK, Komisi II DPR Nilai Berisiko
Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat kembali mengemuka setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menerima audiensi dari Komunitas Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat yang mengusulkan perubahan nama menjadi Provinsi Sunda.
Audiensi tersebut digelar di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Barat pada Kamis (2/7/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono, didampingi Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati.
Pertemuan itu dihadiri perwakilan delapan fraksi DPRD Jawa Barat, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta anggota Komunitas Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat.
Dalam forum tersebut, berbagai pandangan disampaikan mengenai peluang, tantangan, hingga dampak yang mungkin muncul apabila usulan pergantian nama provinsi direalisasikan. Sejumlah peserta menilai usulan tersebut perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek sejarah, budaya, hukum, administrasi pemerintahan, serta aspirasi masyarakat secara luas sebelum diambil keputusan lebih lanjut.
Editor : Syamsul Hidayat