SUKABUMIUPDATE.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) merespons wacana reaktivasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri yang diusulkan DPRD Jawa Barat. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dikaji secara mendalam sebelum diterapkan.
KDM menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini lebih memprioritaskan pembenahan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh sekolah.
"Kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau gubernur mengaktifkan SPP, opininya bisa berbeda lagi, seolah-olah gubernur tidak memprioritaskan pendidikan," kata KDM kepada awak media di Gedung GBI Bethel Summarecon Bandung, Rabu (15/7/2026).
Baca Juga: Siapkan Pemimpin Masa Depan, Pemprov Jabar Integrasikan Sekolah Maung dengan Industri
Menurut KDM, hasil kunjungannya ke berbagai sekolah menunjukkan kualitas lingkungan sekolah tidak semata-mata ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan manajemen sekolah dalam mengelola dana BOS.
Ia mencontohkan SMA Negeri 1 Depok yang dinilai mampu menjaga kualitas lingkungan sekolah meski mengandalkan dana BOS.
"Dana BOS itu saya kan sudah mengunjungi setiap sekolah. Sekolah ini pakai dana BOS, sekolahnya berantakan. SMA 1 Depok itu pakai dana BOS, sekolahnya rapi. Saya nanya ke kepala sekolah, 'Kok sekolah Bapak bisa rapi?' 'Ya kami mengelola ini dengan baik'," ungkapnya.
Karena itu, KDM menegaskan fokus utama Pemprov Jabar saat ini adalah memastikan dana BOS dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung operasional sekolah.
"Jadi tahap pertama sekarang, saya ingin berfokus sekolah itu mengelola dana BOS dulu dengan baik," tegasnya.
Baca Juga: KDM Apresiasi DPRD Jabar Usai Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui
Meski demikian, KDM mengakui masih terdapat sejumlah kebutuhan fasilitas yang belum terpenuhi di berbagai sekolah, seperti ruang kelas, toilet, sarana ibadah, pagar sekolah, hingga fasilitas penunjang lainnya.
Menurutnya, kekurangan tersebut akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dipenuhi melalui program pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan.
"Nanti ada kekurangan-kekurangan apa. Biasanya kekurangannya fasilitas, sekolahnya kurang toilet, sekolahnya kurang ruang kelas, sekolahnya kurang pendingin ruangan, sekolahnya kurang sarana ibadah, sekolahnya kurang pagar," katanya.
"Nah itu kita penuhi oleh provinsi. Tapi operasional sekolah itu dipenuhi dulu oleh BOS. Jangan dulu membuka SPP," tambahnya.
KDM juga menegaskan tetap menghormati pandangan DPRD Jawa Barat yang mengusulkan reaktivasi SPP. Namun, ia menilai pemerintah harus mempertimbangkan dampak sosial dan respons publik sebelum mengambil keputusan.
"Saya menghormati usulan itu tetapi juga saya mempertimbangkan aspek publik. Nanti polemik lagi," ujarnya.
Pihaknya juga berharap agar dana bagi hasil dari pemerintah pusat segera mengucur agar bisa dimanfaatkan untuk membantu dunia pendidikan di Jawa Barat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menyatakan wacana pemberlakuan SPP masih sebatas pembahasan dan belum menjadi keputusan pemerintah.
"Masih menjadi pembahasan. Jadi nanti kita lihat seperti apa, apakah harapan-harapan yang lahir dari pembicaraan tersebut," kata Purwanto.
DPRD Jabar Usulkan SPP Kembali Diberlakukan
Sebelumnya, Komisi V DPRD Jawa Barat mengusulkan reaktivasi SPP di SMA dan SMK negeri sebagai salah satu solusi mengatasi keterbatasan anggaran pendidikan.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, mengatakan usulan tersebut muncul setelah pihaknya menerima berbagai keluhan dari sekolah dan Kantor Cabang Dinas (KCD) terkait minimnya dana operasional.
"Berangkat dari ketidakmampuan pemerintah untuk membiayai semua biaya operasional yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan, baik SMA maupun SMK negeri. Saat ini dana BOS pusat dan BOS provinsi hanya mampu menutup sekitar 40 persen dari kebutuhan biaya operasional ideal setiap siswa dalam satu tahun," kata Untung.
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat sejumlah sekolah kesulitan meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
"Risikonya adalah anak-anak mendapatkan layanan seadanya dari berbagai faktor, anak-anak tidak mendapatkan layanan pembelajaran yang berkualitas karena anggarannya ya segitu-gitunya. Jangan berharap kemudian kita akan mendapatkan lulusan yang berkualitas," jarnya.
Meski demikian, DPRD menegaskan konsep reaktivasi SPP tidak akan diberlakukan secara merata. Skema yang diusulkan akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga sehingga tidak membebani masyarakat kurang mampu.
Editor : Denis Febrian