SUKABUMIUPDATE.com – Kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat menjadi ruang untuk menyerap langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Hal itu dilakukan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi, Muhammad Jaenudin, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Resto dan Cafe Oneesan, Jalur Lingkar Selatan, Cibolang, Cibatu, Kecamatan Cisaat tersebut membahas sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Di antaranya mengenai infrastruktur jalan, pendidikan, serta program pelatihan kerja. Berbagai persoalan tersebut menjadi bahan Jaenudin untuk melihat sejauh mana kebijakan dan program pemerintah berjalan di tingkat masyarakat.
Jaenudin mengatakan, salah satu aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat berkaitan dengan kebutuhan pembangunan dan perbaikan jalan. Keluhan tersebut terutama menyangkut kondisi jalan desa dan jalan kabupaten yang masih membutuhkan perhatian.
Menurutnya, persoalan infrastruktur harus dilihat berdasarkan pembagian kewenangan antara pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga pemerintah pusat.
“Banyak keluhan dari warga terkait kebutuhan jalan, terutama jalan-jalan desa dan kabupaten,” ujar Jaenudin.
Sebagai anggota DPRD Jawa Barat, ia mengatakan pihaknya terus mendorong peningkatan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Namun, untuk jalan yang berada dalam kewenangan pemerintah desa, Jaenudin menyebut terdapat peluang pengajuan pembangunan melalui sistem perencanaan pemerintah daerah.
Pemprov Jawa Barat, kata dia, membuka ruang pengajuan pembangunan jalan desa melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk perencanaan tahun 2027.
“Untuk tahun depan (2027), Pemprov Jawa Barat membuka sudah ruang pengajuan melalui SIPD untuk membangun jalan-jalan di desa,” katanya.
Menurut Jaenudin, kesempatan tersebut perlu dimanfaatkan pemerintah desa dengan menyampaikan kebutuhan pembangunan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Soroti Pungutan di Sekolah Negeri
Selain infrastruktur, persoalan pendidikan juga menjadi perhatian dalam kegiatan pengawasan tersebut.
Jaenudin menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong sekolah negeri agar tidak melakukan pungutan kepada peserta didik yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Ia menegaskan, sekolah negeri tidak semestinya menjadikan kebutuhan seragam maupun kebutuhan pendidikan lainnya sebagai objek jual beli yang membebani orang tua siswa.
“Di sekolah negeri tidak boleh ada jual beli seragam dan pungutan lainnya. Kalau masih ada, laporkan ke saya. Nanti saya akan panggil kepala sekolah dan Disdik-nya,” tegas Jaenudin.
Ia meminta masyarakat ikut berperan dalam melakukan pengawasan. Apabila menemukan adanya pungutan yang dianggap tidak semestinya di sekolah negeri, masyarakat dapat menyampaikan laporan sehingga dapat ditindaklanjuti.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tugas lembaga legislatif dan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai pihak yang secara langsung merasakan dampak kebijakan pendidikan.
Sementara untuk sekolah swasta, Jaenudin menyebut terdapat mekanisme pembiayaan yang berbeda karena sekolah swasta pada umumnya memiliki sumber pendanaan dari SPP atau kontribusi peserta didik.
Baca Juga: Ziarah ke Makam Bung Karno, Anggota DPRD Jabar Muhammad Jaenudin: Ketakziman
Pelatihan Kerja Terkendala Efisiensi Anggaran
Persoalan lainnya yang turut disoroti adalah pelaksanaan program pelatihan kerja. Jaenudin mengungkapkan, agenda pelatihan kerja yang sebelumnya direncanakan dilaksanakan di Sukabumi sebanyak tiga kelas harus dipindahkan ke Kabupaten Bandung.
Pemindahan tersebut, kata dia, terjadi karena keterbatasan anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi.
“Kemarin kita karena terbentur anggaran dipindah ke Kabupaten Bandung. Faktor efisiensi, di mana banyak anggaran yang dikurangi,” ungkapnya.
Menurut Jaenudin, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran turut berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Padahal, pelatihan kerja memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan masyarakat agar lebih siap memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.
Melalui pengawasan tersebut, ia berharap persoalan yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan dalam mendorong kebijakan pembangunan Jawa Barat agar semakin tepat sasaran. (adv)
Editor : Syamsul Hidayat