SUKABUMIUPDATE.com – Anggota DPRD Jawa Barat, Muhammad Jaenudin, menyoroti persoalan pengangguran yang masih dihadapi lulusan pendidikan menengah kejuruan hingga perguruan tinggi. Ia mendorong adanya evaluasi terhadap kurikulum pendidikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Menurut Jaenudin, persoalan lulusan yang belum terserap dunia kerja tidak bisa hanya dilihat dari sisi terbatasnya lapangan pekerjaan. Kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar juga perlu menjadi perhatian pemerintah.
“Konon katanya lulusan SMK salah satu yang menjadi beban di masyarakat. Tentunya saya minta kurikulum SMK untuk dievaluasi sesuai kebutuhan pasar,” kata Jaenudin seusai mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 RI di Lapang Korpri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Senin (17/8/2026).
Ia menilai perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang terus berubah menuntut lembaga pendidikan untuk ikut beradaptasi. Jangan sampai, kata dia, kompetensi yang diajarkan kepada siswa tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja ketika mereka lulus.
Baca Juga: 81 Tahun Indonesia Merdeka, DKUKM Sukabumi Dorong Koperasi dan UMKM Naik Kelas
Jaenudin mencontohkan pendidikan pada bidang otomotif. Perkembangan kendaraan listrik membuat kebutuhan keterampilan di sektor tersebut ikut berubah sehingga kurikulum SMK juga perlu menyesuaikan.
“Jangan sampai misalkan otomotif atau bengkel motor kita masih menggunakan metode lama, sementara pasar sudah meminta motor listrik dan mobil listrik. Itu juga perbaikan dari sektor pendidikan di semua tingkatan, terutama sekolah menengah kejuruan,” ujarnya.
Menurutnya, pendidikan SMK tidak harus semata-mata diarahkan untuk mencetak lulusan yang bekerja di pabrik. Sekolah juga perlu membekali peserta didik dengan kemampuan yang dapat digunakan untuk membuka usaha secara mandiri.
Selain lulusan SMK, Jaenudin juga menyoroti persoalan sarjana yang masih kesulitan memperoleh pekerjaan. Menurutnya, kondisi tersebut salah satunya dapat terjadi karena bidang pendidikan yang ditempuh tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar.
“Termasuk sarjana menganggur mungkin karena kesempatan dan pasar. Ketika dia mengambil jurusan A, tetapi di pasar belum banyak diminta oleh sektor usaha industri,” katanya.
Karena itu, Jaenudin mendorong pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk tidak hanya mengandalkan sektor industri dalam menyerap tenaga kerja.
Pemerintah, kata dia, juga perlu memperkuat sektor kewirausahaan masyarakat sebagai salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran.
“Saya kira pemerintah pusat bersama provinsi dan kabupaten jangan hanya misalkan pengangguran tinggi karena tidak ter-cover oleh usaha industri. Tetapi harus mendorong bagaimana wirausaha masyarakat itu ditingkatkan untuk meng-cover pengangguran,” jelasnya.
Baca Juga: Pesona Curug Dadali, Air Terjun Lebar di Tengah Alam Selatan Cianjur
Penguatan kewirausahaan tersebut, lanjut Jaenudin, harus didukung melalui pendidikan, tambahan modal, serta kesempatan berusaha. Dengan dukungan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
“Tentunya dengan pendidikan, tambahan modal dan kesempatan berusaha mereka,” pungkasnya. (adv)
Editor : Syamsul Hidayat