SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Yusuf Maulana, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus silaturahmi dan menyerap aspirasi masyarakat di Kampung Cisurupan, Desa Cijurei, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi.
Dalam pertemuan pada 6 September 2026 tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi di lingkungan mereka. Aspirasi yang disampaikan antara lain terkait rumah tidak layak huni (Rutilahu), pembangunan infrastruktur dasar, serta ketepatan data desil masyarakat.
Salah satu aspirasi yang banyak disampaikan warga adalah mengenai Rutilahu. Di wilayah tersebut masih terdapat sejumlah rumah yang kondisinya sudah rusak dan beberapa di antaranya terdampak bencana.
Yusuf Maulana menyampaikan bahwa aspirasi tersebut akan dicatat dan diperjuangkan sesuai kewenangan serta mekanisme yang berlaku. Untuk rumah warga yang terdampak bencana, pihaknya akan berupaya membantu mencarikan solusi.
Menurutnya, persoalan Rutilahu tidak hanya ditemukan di kawasan perkotaan, tetapi juga banyak dijumpai di kampung-kampung dan wilayah pelosok yang membutuhkan perhatian.
“Kami menerima aspirasi dari masyarakat. Insyaallah akan kami sampaikan dan perjuangkan agar ada solusi. Harapannya, program Rutilahu dapat semakin merata dan menjangkau masyarakat yang memang membutuhkan,” ujar Yusuf Maulana.
Baca Juga: Yusuf Maulana Turun Langsung Kawal Jembatan Citarum Dayeuhkolot Senilai Rp 48,7 M
Ia juga menyinggung adanya layanan pengusulan bantuan rumah melalui aplikasi Rumah Aing pada Sapa Warga. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat masyarakat yang mengalami kendala karena keterbatasan akses maupun kemampuan menggunakan teknologi digital.
Karena itu, menurut Yusuf, diperlukan keterlibatan generasi muda, termasuk Gen Z dan generasi milenial, untuk membantu masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital dalam proses pengusulan.
Infrastruktur Dasar Jadi Aspirasi Berikutnya
Selain Rutilahu, masyarakat juga menyampaikan berbagai kebutuhan infrastruktur dasar di lingkungan mereka.
Aspirasi tersebut meliputi perbaikan jalan lingkungan dan gang, pembangunan atau perbaikan MCK, serta dukungan bagi fasilitas sosial dan keagamaan seperti madrasah, masjid, dan posyandu.
Yusuf Maulana menilai kebutuhan tersebut merupakan bagian penting dari pelayanan dasar masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian secara proporsional sesuai kewenangan pemerintah dan kemampuan anggaran.
“Aspirasi masyarakat kami catat, kami sampaikan kepada pihak terkait, dan mudah-mudahan dapat dicarikan jawaban serta solusi sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.
Warga Soroti Ketidaksesuaian Data Desil
Persoalan lainnya yang menjadi perhatian warga adalah ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
Warga menyampaikan adanya keluarga yang secara kondisi nyata masih membutuhkan bantuan, namun tercatat dalam kategori desil yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sebaliknya, terdapat pula masyarakat yang dinilai layak mendapatkan bantuan tetapi status datanya belum mencerminkan kondisi terkini.
Menurut Yusuf Maulana, persoalan validitas data sangat penting karena data tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan pemerintah.
Karena itu, aspirasi masyarakat mengenai ketidaksesuaian data tersebut akan menjadi bahan untuk disampaikan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait agar pemutakhiran dan verifikasi data dapat dilakukan secara lebih akurat berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Kegiatan pengawasan ini menjadi bagian dari upaya menyerap langsung suara masyarakat, sekaligus memastikan berbagai persoalan yang muncul di tingkat bawah dapat menjadi bahan evaluasi dan pembahasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Barat.
Dari Cisurupan, aspirasi warga didengar, dicatat, dan diperjuangkan. Semoga setiap kebutuhan masyarakat dapat menemukan jalan menuju solusi dan memberikan manfaat nyata bagi warga. (ADV)
Editor : Oksa Bachtiar Camsyah