SUKABUMIUPDATE.com - Persoalan rumah tidak layak huni (rutilahu), infrastruktur dasar, hingga ketidaksesuaian data desil menjadi keluhan warga Kampung Cisurupan, Desa Cijurei, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi, saat Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Yusuf Maulana, melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat pada 6 September 2026.
Yusuf mengatakan seluruh aspirasi itu akan dicatat dan diperjuangkan sesuai kewenangan serta mekanisme yang berlaku. Untuk rumah warga yang terdampak bencana, ia akan berupaya membantu mencarikan solusi. Menurutnya, persoalan rutilahu tidak hanya ditemukan di kawasan perkotaan, tetapi juga banyak dijumpai di kampung-kampung dan wilayah pelosok.
“Kami menerima aspirasi dari masyarakat. InsyaAllah akan kami sampaikan dan perjuangkan agar ada solusi. Harapannya, program rutilahu dapat semakin merata dan menjangkau masyarakat yang memang membutuhkan,” ujar dia.
Ia juga menyoroti pengusulan bantuan rumah melalui aplikasi Rumah Aing pada Sapa Warga. Menurut Yusuf, masih ada masyarakat yang mengalami kendala karena keterbatasan akses maupun kemampuan menggunakan teknologi digital. Karena itu, generasi muda, termasuk Gen Z dan generasi milenial, dinilai perlu ikut membantu warga yang belum terbiasa dengan layanan digital dalam proses pengusulan bantuan.
Baca Juga: Yusuf Maulana Turun Langsung Kawal Jembatan Citarum Dayeuhkolot Senilai Rp 48,7 M
Selain rutilahu, warga mengusulkan perbaikan jalan lingkungan dan gang, pembangunan atau perbaikan MCK, serta dukungan untuk fasilitas sosial dan keagamaan seperti madrasah, masjid, dan posyandu. Yusuf menilai kebutuhan tersebut merupakan bagian penting dari pelayanan dasar yang perlu mendapat perhatian secara proporsional sesuai kewenangan pemerintah dan kemampuan anggaran.
Warga juga menyoroti ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi di lapangan. Ada keluarga yang dinilai masih membutuhkan bantuan tetapi tercatat dalam kategori desil yang dianggap tidak sesuai. Sementara sebagian warga yang dinilai layak menerima bantuan belum memiliki data yang mencerminkan kondisi terkini. Yusuf mengatakan validitas data penting karena menjadi salah satu dasar penentuan sasaran program bantuan pemerintah.
Aspirasi tersebut akan disampaikan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait agar pemutakhiran dan verifikasi data dilakukan lebih akurat berdasarkan kondisi faktual masyarakat. (ADV)
Editor : Oksa Bachtiar Camsyah