SUKABUMIUPDATE.com - Potensi pantai selatan Jawa Barat selalu ini belum dimanfaatkan dengan maksimal. Illegal Fishing masih menjadi ancaman di tengah terbatasnya pengawasan dari pemerintah atas komoditas laut di sepanjang pesisir selatan Jawa Barat
Hal itu diungkap Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Lina Ruslinawati dalam kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan (Satpel) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan (PSDKP WS), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Sukabumi, 20 Oktober 2026.
Kunjungan bersama bersama pimpinan dan anggota komisi II DPRD Jabar melakukan evaluasi program kerja, pengawasan sarana prasarana, serta optimalisasi fungsi pengawasan komoditas laut di sepanjang pesisir selatan Jawa Barat.
Baca Juga: Kabut Asap Bisa Memicu ISPA, Kenali Gejala yang Tidak Boleh Diabaikan
Menurut Lina Ruslinawati, peran UPTD PSDKP Wilayah Selatan sangat krusial dalam menjaga ekosistem laut serta melindungi hak-hak nelayan lokal dari praktek penangkapan ikan ilegal (illegal fishing). Namun performa balai pengawasan yang sejauh ini dinilai belum berjalan secara maksimal akibat keterbatasan dukungan operasional.
“Garis Pantai Selatan Jawa Barat membentang panjang dan luas, mulai dari ujung Kabupaten Sukabumi hingga Kabupaten Pangandaran. Untuk melakukan pengawasan yang efektif dan menjangkau titik-titik terjauh, dibutuhkan anggaran operasional yang memadai, mulai dari ketersediaan kapal patroli yang prima hingga bahan bakarnya,” ujar Lina Ruslinawati melalui keterangan tertulis.
Politisi perempuan dari Partai Gerindra ini menambahkan minimnya anggaran operasional menjadi kendala utama bagi para petugas pengawas di lapangan untuk bergerak mobile melakukan patroli laut berkala.
Baca Juga: PLTU Pelabuhan Ratu Raih Power & Energy Award 2026: Inovasi Clean Coal
“Ini menjadi salah satu yang akan Komisi II DPRD Jabar perjuangkan yaitu penguatan alokasi anggaran dan pemenuhan sarana prasarana yang proporsional bagi mitra kerja di sektor kelautan dan perikanan ini.”
Langkah ini dinilai strategis tidak hanya demi menjaga keamanan sumber daya kelautan, tetapi juga untuk mendongkrak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat dan mensejahterakan masyarakat pesisir pantai selatan.
“Komisi II akan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memberikan perhatian lebih pada aspek operasional balai pengawasan ini. Potensi laut selatan kita melimpah, dan itu tidak akan bisa dimaksimalkan jika fungsi pengawasan dan perlindungannya masih minim fasilitas,” pungkas Lina. (*)
Editor : Fitriansyah