SUKABUMIUPDATE.com - Gelombang disrupsi teknologi digital telah mengubah peta jalan industri pers secara radikal. Pergeseran pola konsumsi informasi publik yang kian dinamis, ketatnya persaingan memperebutkan atensi pembaca di platform siber, hingga tantangan besar dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran berita menjadi dinamika utama yang dihadapi pengelola media saat ini.
Guna menjawab berbagai persoalan krusial tersebut, penguatan sinergi antara pelaku media, institusi pendidikan tinggi, dan pemerintah daerah menjadi agenda strategis yang dibahas secara mendalam dalam ajang Jabar Media Summit (JMS) 2026.
Forum komunikasi bergengsi yang mengangkat tema "Connect & Collaborate: Kolaborasi Media, Kampus, dan Pemerintah Mewujudkan Ekosistem Informasi Sehat di Jawa Barat" ini dijadwalkan berlangsung di éL Hotel Bandung pada Senin, (9/11/2026).
Inisiatif penyelenggaraan JMS 2026 lahir dari kolaborasi bersama Ayo Media Network (Ayobandung.id), Suara.com, dan Local Media Community. Forum ini difungsikan sebagai ruang dialog inklusif untuk membedah transformasi ekosistem informasi, daya tahan bisnis pers, hingga urgensi merawat nilai idealisme jurnalistik di tengah arus pesat perkembangan teknologi modern.
Baca Juga: 27 Warga Kehilangan Tempat Tinggal, Kebakaran 8 Rumah di Cisolok Sukabumi
Pada sesi pertama gelaran JMS 2026, sejumlah tokoh kunci dan pengambil kebijakan dalam industri pers nasional hadir memaparkan pandangan strategis mereka. Para pembicara tersebut meliputi Pemimpin Redaksi Suara.com sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Suwarjono; Direktur Pemberitaan Ayo Media Network, Adi Ginanjar Maulana; Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan; serta Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Bayu Rakhmana.
Transformasi Lanskap Digital dan Reorientasi Kualitas Jurnalistik
Bicara mengenai peta tantangan industri pers menuju masa depan, Pemimpin Redaksi Suara.com sekaligus Wakil Ketua AMSI, Suwarjono, menekankan pentingnya kesiapan media massa dalam mengantisipasi dinamika pasar dan regulasi baru.
"Bagaimana media menghadapi tahun 2027, termasuk impact dari kemungkinan regulasi yang akan jalan? Memang menjadi obrolan yang menarik," ungkap Suwarjono.
Dia mengungkapkan bahwa tren penurunan lalu lintas (traffic) pembaca pada media nasional sudah terjadi secara merata, sehingga mendorong industri untuk melakukan reorientasi strategi produksi konten.
Baca Juga: Rotasi Jabatan di Polres Sukabumi Kota, Kapolsek Cibeureum dan Gunungpuyuh Berganti
"Tren media memang sudah kelihatan berubah. Media nasional mungkin sudah banyak menyadari bahwa trafik sudah turun karena semua trennya semua sudah turun. Makanya sekarang ada istilah 'kembalinya jurnalisme', dengan kembalinya web dan konten berkualitas," terangnya.
Suwarjono pun menggarisbawahi bahwa fokus pengelola pers saat ini harus bergeser pada penciptaan konten yang relevan bagi generasi muda serta penguatan sistem perlindungan media.
"Karena di tahun ini kami mendorong, konten media untuk bisa lebih relevan dengan generasi masa kini, serta kedua harus menguatkan dari segi perlindungan," tegasnya.
Menatap tahun 2027, dia memaparkan bahwa efisiensi anggaran pemerintah serta tren kemunculan news creator independen menjadi tantangan nyata bagi keberlangsungan media.
Baca Juga: Malam Puncak DPD RI Awards 2026: Harapan Asep Hidayat Hanjeli, Kemandirian Pangan dari Sukabumi
"Termasuk ada beberapa hal yang menjadi isu di tahun 2027, salah satunya anggaran belanja pemerintah ke media masih turun. Berbagai media independen pun mengalami tantangan yang cukup serius terutama yang berfokus isu nasional. Di sisi lain tren news creator dan individual meningkat. Termasuk website sebagai jembatan atau etalase melalui pengemasan konten multi plaform," paparnya.
Lebih lanjut, Suwarjono mengingatkan agar media tidak lagi menggantungkan nasib sepenuhnya pada algoritma media sosial maupun teknologi kecerdasan buatan (AI) yang terus berubah.
"Selain itu ada isu keberlangsungan, saat ini memang sudah tidak bisa mengandalkan trafik. Yang membuat ketika algoritma berubah, sosmed naik, AI tumbuh kencang sehingga Meta telah berubah. Makanya hal yang menjadi penting website kembali sebagai 'rumah'. Salah satu cara survivenya bisa membangun ekosistem untuk membangun media dengan kembali ke komunitas," tambahnya.
Dia juga menyoroti peluang lahirnya regulasi baru terkait hak cipta dan royalti konten di platform digital. "Karena tahun depan ada dua kemungkinan yakni adanya UU Hak Cipta, salah satunya distribusi konten semua harus berbayar untuk masuk ke website. Bahkan Dewan Pers mendiskusikan secara serius terkait aturan royalti dan konten berbayar ini," kata Suwarjono.
Baca Juga: Masalah Katup Jantung, Syakila Bocah Sukabumi Butuh Bantuan: BPJS Tak Cover Semua Pengobatan
Penguatan Akar Lokalitas, Jaringan Komunitas, dan Inovasi Konten
Sementara itu, Direktur Pemberitaan Ayo Media Network, Adi Ginanjar Maulana, menilai bahwa kekuatan informasi hiperlokal dan kedekatan dengan komunitas merupakan benteng utama media lokal dalam bertahan di era digital.
"Perpektif kami, lokalitas masih menjadi roh media, termasuk konten hiperlokal dan komunitas. Nah berkaitan dengan tantangan media massa di era digital, sedikitnya ada lima tantangan yang cukup terasa bagi industri media di saat ini," ujar Adi.
Dia menguraikan bahwa persaingan antara situs berita dan media sosial seyogianya tidak dipandang sebagai ancaman mati, melainkan pemantik untuk melahirkan inovasi dan kemitraan baru.
"Salah satunya persaingan website dengan media sosial. Akan tetapi sesungguhnya di kondisi saat ini justru perlu kolaborasi dan saling mendukung. Walaupun ada unsur persaingan di ekosistem media digital ini, tidak perlu dipandang negatif dan menjadi penghalang untuk kolaborasi karena kuncinya justru persaingan ini harus membuat pelaku industri untuk lebih kreatif dan relevan," jelasnya.
Baca Juga: Mogok Kerja dan Ancam Mundur Massal, Relawan SPPG di Sukabumi Protes Pemotongan Gaji
Adi juga menyoroti bagaimana perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) turut mengubah perilaku konsumsi publik serta mempertegas ketergantungan pers pada algoritma platform global.
"Terlebih ada perubahan perilaku konsumsi informasi dari masyarakat, apalagi sekarang dengan pesatnya pertumbuhan AI. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi media massa terutama media massa lokal. Karena saat ini, mau tidak mau harus diakui media terutama media online masih bergantung dengan algoritma," sebutnya.
Sebagai bukti nyata dalam merespons disrupsi digital, Ayo Media Network mengoptimalkan platform partisipatif yang merangkul jaringan komunitas, akademisi, hingga homeless media.
"Salah satu cara kami untuk menghadapi era disrupsi media, kami memiliki Ayobandung.id yang fokus menggaet dan berkolaborasi dengan kreator-kreator lokal hingga komunitas. Ada salah satu rubrik namanya AyoNetizen. Konten di sana banyak diisi dari berbagai sektor dari mahasiswa, dosen, pakar, hingga pemerintah dalam menyampaikan opininya terkait isu yang mereka soroti. Selain itu, kami juga ada Indonesia Sosial Media Network (ISMN), wadah untuk mewadai dan berkolaborasi dengan para homeless media di dalam ekosistem digital ini," urainya.
Baca Juga: Doa Nabi Musa AS dan Bacaan Rasulullah untuk Memohon Kemudahan
Oleh karena itu, Adi menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan industri media di masa depan terletak pada keberanian berinovasi dan semangat keterbukaan untuk berkolaborasi.
"Bagi kami, dari semua upaya-upaya ini, kolaborasi menjadi kunci di situasi saat ini. Seperti halnya dari kelahiran Ayobandung.id yang mewadahi kreator media hingga komunitas. Karena pertanyaan sekaligus tantangannya inovasi harus menjadi kunci untuk bertahan apalagi di era gempuran teknologi seperti AI," tuturnya.
Kepastian Hukum dan Aspek Kelembagaan Pers vs Content Creator
Dari aspek regulasi, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan, membedah perbedaan mendasar dari sisi perlindungan hukum antara entitas pers resmi dan pembuat konten independen.
"Dari sisi regulasi, content reator dan pers memang punya risiko sendiri dalam hal aturan hukum dan undang-undangan yang terkait dengan pelaporan atau pengaduan. Pers, tentu dia punya aturan dan undang-undangnya sendiri. Karena pers ada lembaganya dia punya tempat untuk mengadukannya, sementara conten creator tidak," tegas Abdul Manan.
Baca Juga: Kesempatan Kuliah GRATIS di Nusa Putra University, Beasiswa 1000 Anak Negeri T/A 2027-2028
Dia mengungkapkan tingginya angka pengaduan kasus pers sepanjang tahun 2026 yang mencerminkan besarnya risiko kerja jurnalistik di lapangan.
"Hingga tahun 20206 ini. Pengaduan terhadap pers sangat banyak. Dari Januari sampai Agustus 2026 ada sekitar 900-an pengaduan. Bahkan tahun ini ada 3 wartawan yang dipidana. Tapi perlu dicatat, tidak semua pengaduan itu berujung ke pengadilan dan pidana. Ada juga yang berhenti dipelaporan karena ada yang terindikasi sengketa pidana atau hanya sengketa yang hanya sampai di pelaporan polisi. Oleh karena itu, wartawan yang dilindungi undang-undang pers saja, punya risiko yang tinggi untuk dipindanakan," bebernya.
Risiko hukum tersebut dinilai jauh lebih rentan dialami oleh para content creator lantaran belum tersedianya payung hukum spesifik yang mengatur tata kelola kerja mereka.
"Sementara di lain pihak, tidak ada mekanisme khusus terhadap yang mengatur content creator. Makanya karena tidak ada peraturan itu, dia menimbulkan kerawanan tersendiri," ucap Abdul Manan.
Baca Juga: Hasil Polling: 97 Persen Responden Tak Setuju Tukang Cukur Rambut dan Tukang Pijat Kena Pajak
Abdul Manan merinci dua isu sentral yang membedakan media pers dengan content creator, yaitu legalitas kelembagaan berbadan hukum serta kepemilikan pedoman etika dalam pembuatan konten.
"Jadi ada 2 isu utama yang terkait pers dan content creator. Pertama soal entitas lembaga karena yang membedakan dua entitas ini adalah di kelembagaan. Content creator sangat mungkin individual, apalagi tidak berbadan hukum. Berbeda dengan pers. Yang kedua, mengenai soal produksi konten. Kalau pers punya kode etik, sementara content creator belum ada yang mengatur," paparnya.
Melihat kondisi tersebut, Dewan Pers menyarankan agar para kreator konten mulai mempertimbangkan standarisasi kelembagaan serta mengadopsi panduan etika kerja yang setara dengan pers.
"Makanya pertanyaaannya content creator harus memikirkan apakah mulai akan berbadan hukum atau punya guide line yang sesuai seperti halnya kode etik seperti di induatri pers," tambahnya.
Baca Juga: Biar Gak Apes, Simak 7 Tips Membeli Mobil Listrik Bekas Agar Tidak Salah Pilih
Komitmen Pemprov Jabar dan Urgensi Budaya Tabayyun
Mewakili unsur pemerintah daerah, Sekretaris Dinas Kominfo Jabar, Bayu Rakhmana, memaparkan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung keberlanjutan ekosistem media yang sehat dan saling menguntungkan.
"Arah kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terkait dengan arah keberlanjutan dengan kolaborasi media, kami ada tiga kebijakan unruk menuju ke kondisi yang berkesinambungan. Untuk berkesinambungan antara industri media dan pemerintah yakni perlunya kolaborasi, dan harus ada perbedaan untuk saling melengkapi sehingga menumbuhkan ekosistem yang sehat," ungkap Bayu.
Dia menegaskan bahwa Pemprov Jabar sangat menghargai idealisme pers dan menetapkan standar verifikasi Dewan Pers sebagai syarat utama kemitraan.
"Pemprov Jabar menyadari idealisme jurnalis merupakan salah satu komunitasi yang sehat dan integritas sangat penting di era disrupsi. Kami akui, untuk anggaran belanja media salah satu aturan utamanya harus media yang terverifikasi dewan pers," jelasnya.
Baca Juga: Belanda Mau Efisiensi, 25.000 PNS Bakal Diganti dengan AI
Bayu juga mendorong pentingnya membangun kesadaran publik agar selalu menerapkan prinsip tabayyun (konfirmasi) saat menerima dan menyebarkan berita di ruang digital.
"Kita harus membangun kebersamaan dan kepercayaan yang sama. Kami di Pemprov ada keinginan untuk membangun ekosistem itu. Saat ini kita punya tugas untuk membuat masyarakat lebih sadar dengan lebih tabayyun. Karena hal utama adalah bagaimana menyampaikan berita yang benar bukan hanya berita yang baik," pesannya.
Mengenai penyesuaian anggaran belanja media, Bayu menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi di seluruh lini pemerintahan akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
"Sementara itu mengenai isu terkait menurunnya anggaran memang berlaku di semua lapisan, bukan hanya untuk anggaran belanja media, untuk semua sektor bukan hanya Pemprov Jabar, karena memang ada efisiensi anggaran dari pusat untuk program prioritas," tandasnya.
Baca Juga: M Jaenudin: Anggaran Masa Tenggang Disiapkan, Rumah Sakit di Jabar Tak Boleh Tolak Pasien
Sebagai penutup, dia menegaskan pentingnya menjaga integritas wartawan serta menempatkan media lokal sebagai benteng utama dalam mengedukasi masyarakat.
"Untuk masa depan dan kunci kolaborasi, media lokal bisa menjadi garda terdepan. Karena kemitraan yang sehat punya fungsi utama untuk mengawal informasi dari degradasi sosial. Jangan sampai idealisme pewarta bisa dibeli, karena tujuan kita untuk mengedukasi masyarakat sehingga integritas pewarta itu menjadi hal yang penting. Sifatnya, kami ingin ekosistem media yang saat ini tetap tumbuh berkembang, dan kita bisa tetap berkolaborasi," ujar Bayu.
Penyelenggaraan kegiatan ini mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan dan lembaga, yakni Harita Nickel, Bank Syariah Indonesia (BSI), Telkom Indonesia, Taspen, bank bjb, PT Surya Energi Indotama (SEI), Pertamina Patra Niaga, My Pertamina, Jasa Raharja Putera.
Kemudian, PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT), Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK)-OJK Jawa Barat, Pupuk Kujang, bjb syariah, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Bagian Barat, JNE, dan Generali Indonesia.
Editor : Ikbal Juliansyah