SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah merancang regulasi yang melarang seluruh aparatur sipil negara (ASN) menggunakan rokok elektrik atau vape. Kebijakan ini disiapkan guna melindungi kesehatan para pegawai sekaligus mengantisipasi risiko penyalahgunaan perangkat vape sebagai media peredaran narkotika.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang memproses penerbitan surat edaran terkait aturan tersebut. Larangan ini nantinya tidak hanya menyasar pegawai negeri sipil (PNS), tetapi juga berlaku menyeluruh bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hingga tenaga non-ASN di lingkungan Pemprov Jabar.
Guna mendukung implementasi kebijakan, Pemprov Jabar juga merancang kampanye sosialisasi masif melalui berbagai kanal informasi, salah satunya lewat materi publikasi bertajuk “ASN Jawa Barat Tanpa Vape”.
“Yang jelas, kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kita pun sebagai ASN pasti melakukan larangan. Sebetulnya rencana surat edaran terkait hal itu sudah diterbitkan,” ungkap Dedi dalam keterangan resminya, Jumat (13/11/2026).
Baca Juga: Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Sukabumi 2026 Berpotensi Langgar Permensos, SC Desak Penundaan
Dipicu Fatwa MUI dan Ancaman Penyalahgunaan Narkotika
Wacana penerbitan aturan larangan vape di lingkungan Pemprov Jabar ini bergulir tak lama setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape pada 6 November 2026 lalu. Dalam fatwa tersebut, MUI menetapkan hukum haram atas aktivitas penggunaan, produksi, hingga perdagangan vape karena faktor ancaman kesehatan, dampak lingkungan, serta celah penyalahgunaan untuk narkoba.
Menurut Dedi, pertimbangan Pemprov Jabar pun sejalan dengan kekhawatiran tersebut. Selain berdampak buruk bagi kesehatan, cairan maupun perangkat vape dinilai sangat rawan dimanfaatkan sebagai sarana konsumsi maupun peredaran zat terlarang. Jika dibiarkan, hal itu dikhawatirkan merusak kedisiplinan serta citra keteladanan abdi negara.
“Vape ini tidak hanya berisiko bagi kesehatan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika, sehingga kondisi tersebut dapat mengganggu disiplin dan juga keteladanan sebagai ASN,” tegasnya.
Ia menambahkan, aturan yang berlaku tanpa memandang status kepegawaian ini juga bertujuan memperkuat penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) serta membangun budaya kerja yang lebih sehat di lingkungan instansi pemerintah.
Baca Juga: Misteri Jasad Bayi di Nagrak Sukabumi: Kepala Sudah Tengkorak, Polisi Tunggu Hasil Forensik
Batasan Aturan dan Sanksi Berjenjang Masih Dimatangkan
Saat ini, Pemprov Jabar bersama Biro Hukum masih mengkaji secara detail ruang lingkup pemberlakuan larangan tersebut. Pembahasan difokuskan pada apakah larangan hanya mengikat selama jam dan di lingkungan kerja saja, atau turut berlaku di luar aktivitas kedinasan.
“Pembahasan dengan Biro Hukum itu apakah hanya berlaku di suasana kerja atau berlaku secara keseluruhan. Itu menjadi bagian dari pertimbangan, termasuk kaitannya dengan peraturan kawasan tanpa rokok,” jelas Dedi.
Selain batasan wilayah dan waktu, mekanisme penindakan serta sanksi bagi pelanggar juga sedang difinalisasi. Dedi memastikan penegakan aturan akan berjalan secara berjenjang mulai dari pembinaan di masing-masing perangkat daerah. Namun, sanksi tegas berupa hukuman disiplin siap dijatuhkan jika pelanggaran terbukti mengganggu kinerja maupun pelaksanaan tugas kedinasan.
“Kalau posisi sanksi bagi yang melanggar jelas berjenjang. Artinya, setelah edaran itu dilakukan, pasti ditangani dulu oleh perangkat daerah masing-masing. Tetapi kalau sudah menimbulkan dampak terhadap disiplin kerja, pasti akan kita lakukan pemberlakuan hukuman disiplin,” pungkasnya.
Editor : Fitriansyah