SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Jaenudin, kembali menyoroti persoalan klasik yang paling banyak dikeluhkan warga saat menjalani Masa Reses I Tahun Sidang 2026–2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Kampung Darmaga Hilir, Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Selasa 17 November 2026.
Dalam dialog bersama masyarakat, Sekretaris Komisi V DPRD Jabar ini menguraikan berbagai solusi konkret terkait layanan kesehatan, mulai dari dana talangan rumah sakit provinsi, keringanan pelunasan tunggakan BPJS Mandiri, hingga mekanisme pembaruan data kemiskinan (desil) agar warga miskin tetap mendapatkan hak kesehatannya.
Dana Bantuan Kesehatan Pemprov di Rumah Sakit Daerah
Jaenudin menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama DPRD telah mengalokasikan anggaran khusus bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan penanganan medis darurat namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Baca Juga: Nasib Pedagang Bingkai Foto di Sukabumi Usai Gibran Mundur dari Wapres, Penjualan Mendadak Sepi
“Di bidang kesehatan, kita sudah menyiapkan anggaran bagi pasien yang belum ter-cover BPJS Mandiri maupun BPJS PBI. Dana bantuan dari Pemprov Jawa Barat itu langsung ditempatkan di masing-masing rumah sakit milik provinsi,” ujar Jaenudin.
Solusi BPJS Mandiri Menunggak Bertahun-Tahun
Menjawab kebingungan warga yang kepesertaan BPJS Mandirinya tidak aktif karena menunggak iuran hingga lima bahkan sepuluh tahun, Jaenudin menyampaikan hasil koordinasinya dengan pihak BPJS Kesehatan wilayah Jawa Barat. Masyarakat tidak perlu khawatir harus melunasi seluruh tunggakan bertahun-tahun sekaligus untuk mengaktifkan kembali kartunya.
“Kemarin sudah kita undang BPJS wilayah Jawa Barat. Jika ada peserta BPJS Mandiri menunggak 5 tahun atau bahkan 10 tahun dan baru teringat saat hendak berobat ke rumah sakit, iuran yang wajib dibayarkan untuk mengaktifkan kembali cukup 12 bulan (1 tahun) terakhir beserta dendanya,” jelasnya.
Baca Juga: 140 Kosakata Bahasa Sunda Sehari-hari Lengkap dengan Artinya
Pembaruan Data Desil bagi Pemegang KIS Nonaktif
Sementara untuk peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS/BPJS PBI) yang mendadak nonaktif akibat pemutakhiran data kesejahteraan (desil), Jaenudin meminta masyarakat tidak tinggal diam. Menurutnya, bantuan sosial—termasuk KIS gratis maupun bantuan pendidikan siswa sekolah swasta dari Pemprov Jabar—diprioritaskan bagi warga yang berada di Desil 1 hingga Desil 4 (maksimal Desil 5). Jika warga miskin justru tercatat di Desil 6 ke atas akibat kesalahan pendataan, perubahan data dapat segera diajukan melalui pemerintah desa.
“Kemarin Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan BPS sudah kita panggil. Jika ada warga yang seharusnya berada di Desil 2 tetapi tercatat di Desil 7, silakan minta surat rekomendasi dari RT, RW, dan pemerintah desa. Dalam waktu 3 bulan data tersebut wajib diperbarui agar hak masyarakat miskin kembali terpenuhi,” tegas Jaenudin, sembari memastikan pihaknya siap mendampingi warga jika menemui kendala di lapangan.
Mengawal Hak Akses Kesehatan Masyarakat Miskin
Baca Juga: Geger Pria Surade Sukabumi Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Saluran Drainase
Pemenuhan akses kesehatan bagi warga prasejahtera merupakan hak dasar konstitusional yang wajib dijamin oleh negara melalui sistem jaminan sosial maupun jaring pengaman anggaran daerah. Di tingkat Kabupaten Sukabumi, warga yang mengalami kendala kepesertaan KIS nonaktif sangat disarankan segera melapor ke operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di kantor desa setempat dengan membawa KTP, Kartu Keluarga (KK), serta surat keterangan tidak mampu dari RT/RW untuk reaktivasi PBI, atau memanfaatkan skema dana bantuan kesehatan daerah di fasilitas kesehatan milik pemerintah saat kondisi gawat darurat.
Selain fokus pada sektor kesehatan, dalam reses tersebut Jaenudin juga memastikan sinergi antara DPRD dan Gubernur Jawa Barat dalam menuntaskan perbaikan ruas jalan kewenangan provinsi beserta fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Jawa Barat. (*)
Editor : Fitriansyah