SUKABUMIUPDATE.com – Panitia khusus (pansus) VIII DPRD Jawa Barat reperda sektor perkebunan yang baru bisa mengakomodir kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah. Saat ini status mayoritas perkebunan di Jawa Barat berada dibawah kewenangan pemerintah pusat, melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Untuk itu, pansus VIII DPRD Provinsi Jawa Barat berkunjung ke Kementrian Pertanian Republik indonesia dalam rangka konsultasi terkait raperda Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota Pansus VIII DPRD, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat serta Dirjen Perkebunan Kementrian Pertanian Republik Indonesia, Kamis kemarin tanggal 18 Juni 2020.
Dikutip dari akun resmi DPRD Provinsi Jabar, dalam kesempatan tersebut Pansus VIII membahas persoalan lahan, kebijakan nasional, provinsi atau daerah terkait perkebunan dan regulasinya. “Kami di pansus kan bertugas bagaimana memaksimal potensi perkebunan yang ada di Jawa Barat agar bisa lebih maksimal untuk kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat, walaupun mayoritas perkebunan di Jawa Barat milik BUMN,” jelas Lina Ruslinawati anggota Pansus VIII DPRD Jawa Barat melalui sambungan telpon, Sabtu (20/6/2020).
BACA JUGA: Kebun dan Produksi Kopi di Jawa Barat Dalam Angka, Pansus VIII: Kurang Lahan Tanam
Sinergitas diperlukan agar keberadaan kebun-kebun milik pemerintah ini bisa menjadi salah satu sektor pengungkit perekonomian warga, tidak hanya bicara serapan tenaga kerja tapi juga dampak ekonomi turunan dari produk atau komoditas perkebunan. “Komoditas perkebunan milik pemerintah di Jawa Barat itukah masih teh, dan karet. Ingin ada perubahan oritensi komoditas sesuai karakter wilayah, itu aspirasi yang saya sampaikan,” lanjut politisi perempuan Partai Gerindra ini lebih jauh.
Kopi menurut Lina saat ini banyak ditanam oleh perkebunan rakyat, dan menjadi salah satu komoditas unggulan masa depan. Diperlukan sinergitas, sehingga keberadaan perkebunan plat merah juga busa mendukung peningkatan produksi komoditas unggulan.
“Saat pemerintah provinsi mempromosikan komoditas unggulan dengan jor-joran, kita juga memerlukan persiapan penambahan lahan tanam sehingga angka produksinya bisa meningkat. Akan sayang jika saat pasar terbuka kita kekurangan hasil panen, ayo kita bersinergis, baik pusat, provinsi hingga daerah,” pungkasnya.
Editor : Fitriansyah