Sukabumi Update

Komisi V DPRD Jabar Tinjau Pelaksanaan Pembelajaran Daring di SMAN 1 Depok

SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengunjungi SMA Negeri 1 Depok. Selasa (21/7/2020). Kunjungannya itu untuk memantau secara langsung pelaksanaan pembelajaran melalui daring (online). 

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Abdul Muiz, menuturkan dalam kunjungan itu pihaknya menerima aspirasi kepada sekolah dan dewan guru terkait dengan alokasi bantuan iuran pendidikan serta meninjau fasilitas pendidikan. 

BACA JUGA: Berkunjung ke RSLU Sukabumi, Abdul Muiz: Panti Membutuhkan Pemakaman Khusus

"SMAN 1 Depok ini termasuk sekolah penyumbang penghargaan level nasional dalam lomba-lomba Oympiade Sains dan siswa-siswinya banyak yang diterima di PTN Favorit. Sukses selalu dan terus berkontribusi terbaik untuk agama negara dan bangsa," tulis Muiz dalam akun media sosial Instagram (IG) Abdul Muiz. 

Sementara itu dalam akun resmi media sosial Facebook (FB) DPRD Provinsi Jawa Barat, anggota legislatif lainnya Heri Koswara menyatakan, saat ini terdapat 6000 siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak tertampung di jenjang SMA/SMK Negeri di Kota Depok. Berdasarkan hal tersebut, Ia mendorong Pemprov Jabar mempersiapkan unit sekolah baru guna menampung minat para calon peserta didik tersebut.

"Ini perlu unit sekolah baru karena ternyata animo masyarakat kepada sekolah negeri ini sangat luar biasa disamping tentunya yang 6000 ini, kita harapkan bisa belajar di sekolah-sekolah swasta," ucap Heri di sela-sela kunjungan.

BACA JUGA: Abdul Muiz Pantau PPDB dan Serap Aspirasi dari Lingkungan Sekolah di Sukabumi

Selain itu, mendorong Pemprov Jabar untuk menghadirkan unit sekolah baru di Kota Depok. Ia pun meminta Pemprov Jabar dapat memberikan perhatian terhadap keberadaan sekolah-sekolah swasta. 

Menurut Heri keberadaan sekolah swasta yang dikelola oleh masyarakat melalui lembaga yayasan telah memberikan kontribusi bagi peningkatan sektor pendidikan di Jawa Barat. "Ketika pemerintah tidak mampu memberikan fasilitas maka mereka siap tentu dengan segala keterbatasannya," ungkapnya.

Editor : garis

Tags :
BERITA TERPOPULER
BERITA TERKINI