SUKABUMIUPDATE.com - Memasuki musim tanam tahun 2020-2021 ini, para petani di beberapa wilayah Kabupaten Sukabumi mengeluhkan kondisi kelangkaan pupuk bersubsidi.
Kondisi ini terjadi di tengah-tengah transisi pengalokasian dan distribusi pupuk subsidi dari cara manual ke digital melalui Elektronik Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK) dan Kartu Tani.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H.A. Sopyan BHM, mengatakan mendapat keluhan serupa dari para petani pada kegiatan reses I masa sidang 2020-2021 yang barus saja dilaksanakan.
BACA JUGA: Minim Sarpras, H.A Sopyan: Nelayan Bekontribusi Tinggi Pada PDRB Kabupaten Sukabumi
Anggota Komisi II ini juga mengaku mendapat informasi adanya penambahan luas tanam komoditi pertanian, seperti padi yang direncanakan 164.626 hektare.
Di tahun ini terjadi lonjakan tambahan tanam yaitu 12.870 hektar, menjadi 177.469 hektare. Karena itu, ia merekomendasikan beberapa hal yang harus segera dilakukan para pihak.
"Penambahan jumlah pupuk subsidi untuk 12 ribu hektare lebih komoditi padi, dari yang sudah masuk E-RDKK tentu perlu ditangani dengan pendataan yang tepat dan cepat. Para penyuluh kita dilapangan banyak menghadapi berbagai kendala, karena itu dukungan kepada mereka pun harus ditingkatkan," terangnya.
Selanjutnya, perlu di lakukan perbaikan pada sistem distribusi pupuk subsidi dari 12 distributor yang ada sampai ke toko pengecer resmi dilapangan.
BACA JUGA: Benih Bawang dan Alsintan jadi Aspirasi Reses H.A Sopyan di Ciracap Sukabumi
Perbaikan ini menurutnya, terutama terkait kesiapan armada kendaraan distributor memenuhi pasokan permintaan puncak pupuk subsidi dari para petani.
Kemudian terkait lokasi dan jumlah kios pengecer resmi, yang saat ini masih terbatas dan rata-rata lokasinya masih jauh dari jangkauan para pertani. Hal ini menyebabkan rantai pasok kebutuhan produksi pertanian masih tetap saja tinggi.
"Pemkab Sukabumi harus segera meminta distributor menyelesaikan masalah distribusi dan jumlah kios ini," cetus legislator Jawa Barat asal Cidolog, Sukabumi ini.
Lebih lanjut, mengenai kepemilikan Kartu Tani sebagai syarat petani dapat memanfaatan pupuk subsidi yang akan efektif dilaksanakan pada bulan Januari tahun depan. Mantan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dua periode ini, meminta Pemkab Sukabumi untuk menyisir kembali para petani yang selama ini belum menjadi anggota kelompok tani sehingga kebutuhan pupuknya belum masuk dalam E-RDKK.
BACA JUGA: Warga Tegalbuleud Sukabumi Butuh GOR, H.A Sopyan: Saya Perjuangkan
"Mesin Electronic Data Capture (EDC) di beberapa kios pengecer resmi sudah ada yang tidak berfungsi, itu juga harus segera disikapi. Selain itu, di beberapa wilayah Kabupaten Sukabumi masih blank spot alias terkendala jaringan internet, ini perlu intervensi multi sektor," ungkapnya.
Untuk jangka menengah H.A Sopyan juga menyarankan Pemkab untuk segera memulai mengembangakan sumber daya dan inovasi. Salah satunya memulai model pertaian smart farming 4.0.
"Masalah kecepatan dan ketepatan data harus segera kita atasi, perubahan lahan, pola tanam dan antisipasi iklim harus sudah diselesaikan secara efektif. Seperti pupuk, ini kan harus tepat waktu, tepat dosis, tepat jenis. Dan teknologi bisa menyelesaikan sebagian dari masalah tersebut," pungkasnya.
Ingat pesan ibu: Wajib 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun). Redaksi sukabumiupdate.com mengajak seluruh pembaca untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di setiap kegiatan.
Editor : Herlan Heryadie