SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H.A Sopyan BHM mengatakan ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi harus jadi isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Mengingat terjadi penurunan peringkat Indeks Ketahanan Pangan (IKP) pada tahun 2020.
"Peringkat IKP Kabupaten Sukabumi Pada tahun 2020 berada pada posisi ke-198. Sementara pada tahun 2018 lalu, IKP Kabupaten Sukabumi berada pada posisi ke-181 dari 416 Kabupaten di Indonesia," kata H.A Sopyan kepada sukabumiupdate.com, Rabu (30/6/2021).
Menurut H.A Sopyan agar IKP meningkat, perlu keterpaduan antar sektor dari mulai proses produksi bahan pangan, distribusi hingga sampai ke meja konsumen agar ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan makin meningkat.
Lebih lanjut H.A Sopyan berpendapat, dari sisi produksi dan distribusi pangan sedikitnya ada tiga masalah yang membuat produksi pangan menurun dan distribusi menjadi mahal.
Pertama, petani dan nelayan umumnya mengelola lahan yang relatif sempit atau menghasilkan ikan yang sedikit. Sehingga skala ekonomi usahanya tidak berkembang, karena petani dan nelayan tidak memiliki kemampuan investasi sebab hasil usahanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya saja.
"Yang kedua itu karena penggunaan pemanfaatan teknologi tepat guna pertanian dan kelautan oleh petani dan nelayan kita masih terbatas," ujarnya.
Hambatan ketiga lanjut H.A Sopyan karena rantai pasok produk pangan yang masih panjang, semisal pupuk yang memiliki rantai distribusi panjang, atau ongkos angkut barang yang mahal. Kondisi ini imbuhnya, telah menyebabkan tingginya biaya logistik dan inefisiensi dalam pengelolaan produk pangan.
Masih kata H.A Sopyan untuk meningkatkan kembali IKP, Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebaiknya fokus terlebih dahulu kepada pilar ketersediaan pangan, karena selama ini fluktuasi volume produksi pangan tidak selalu menguntungkan para petani dan nelayan meskipun permintan meningkat.
Karenanya, ia menyarankan Pemkab Sukabumi dan semua stake holder fokus kepada peningkatan produksi pangan domestik dan cadangan pangannya, selanjutnya fokus kepada pilar keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.
"Tapi bukan berarti pilar keterjangkauan dan memanfaatan pangan tidak diurus, ini soal prioritas saja," cetusnya.
"Sebagai legislator di DPRD Jawa Barat yang mewakili Sukabumi, sesuai kapasitas jabatan, saya berkomitmen untuk all out membantu meningkatkan ketahanan pangan," tandasnya.
Editor : Denis Febrian