SUKABUMIUPDATE.com - Pengusaha tekstil khususnya pabrik garmen di Indonesia masih punya rencana melakukan PHK karyawan lagi, sebagai dampak resesi global. Di Jawa Barat tercatat sudah 46 ribu pekerja tekstil dan garmen di PHK terkait isu penurunan pendapatan perusahaan akibat resesi global.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja memprediksi bakal terjadi PHK massal di sektor industri tekstil. Tanda-tanda ini tercermin dari penurunan ekspor yang mencapai 30 persen pada Oktober 2022.
Gangguan ekspor itu mengakibatkan utilisasi industri tekstil menurun tajam sehingga berdampak terhadap pengurangan jam kerja. "Akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja," ucap Jemmy dikutip dari tempo.co.
Ia menjelaskan penurunan ekspor industri tekstil terjadi seiring pelemahan daya beli di Amerika Serikat dan Eropa. Dua kawasan itu memang masih menjadi tujuan ekspor tekstil terbesar bagi Indonesia.
Ancam resesi 2023 membuat pelaku usaha memprediksi berlanjutnya penurunan ekspor. Seiring dengan itu, ancaman gelombang PHK pun mengintai pada tahun depan.
Pelaku usaha melihat penyebab penurunan ekspor adalah melemahnya daya beli di Amerika Serikat dan Eropa. Kondisi ini membuat negara-negara penghasil produk tekstil lainnya, seperti Cina, Bangladesh, Vietnam, dan India, menyerbu pasar Indonesia. Akibatnya, terjadi persaingan antara produksi dalam negeri dan impor.
"Di satu sisi permintaan ekspor menurun, di sisi lainnya pasar dalam negerinya dibanjiri produk impor," tuturnya. Karena itu, Jemmy berharap pemerintah dapat menjaga pasar dalam negeri agar lebih menguntungkan produsen Indonesia.
Apalagi, kata dia, Indonesia dinilai mampu bertahan di tengah gelapnya ekonomi global karena resesi 2023 dan memiliki populasi terbesar keempat di dunia. Inflasi Indonesia pun diprediksi tak akan naik terlalu tinggi.
Masih dari tempo.co, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi berharap para pengusaha tidak menerapkan jalan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah lesunya perekonomian global saat ini. Meski begitu, Anwar mengakui, jalur PHK adalah jalan terakhir bagi industri dalam menyikapi persoalan krisis.
"Mudah-mudahan jalur terakhir itu tidak ditempuh, ini yang kita harapkan. Kita ada dialog bipartit, kalau menemui jalan buntu kita lakukan dialog tripartit," ujar Anwar di Jakarta Convention Center, Ahad, 30 Oktober 2022.
Menurut Anwar, permasalahan PHK bisa dihindari dengan cara komunikasi atau musyawarah antara pengusaha sebagai pemberi kerja dan para pekerjanya itu sendiri. Dalam dialog yang terjalin antar-pihak, para pengusaha dan karyawan tidak hanya bisa menyelesaikan masalah sampai tahap bipartit.
Melainkan juga bisa sampai tahap tripartit dengan melibatkan pemerintah sebagai pihak ketiga. "Kami sampaikan PHK merupakan jalan akhir, dalam hal ini Kemenaker melalui Direktorat Jenderal PHI (Pembinaan Hubungan Industrial) kita melakukan mediasi," ucap Anwar.
Data Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Jawa Barat mengungkapkan sedikitnya 43 ribu pekerja tekstil dan garmen di 6 Kota Kabupaten di Jawa Barat mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kondisi itu terjadi karena dampak dari pandemi Covid-19 dan konflik Rusia -Ukraina yang membuat pasar produk garmen dan tekstil yakni Eropa dan Amerika mengalami krisis.
Di Sukabumi, para pengusaha yang tergabung dalam APINDO segera mengirim rekomendasi ke pemerintah untuk membantu membendung trend penurunan produksi dampak resesi global. Apindo mencatat dalam 3 bulan terakhir, angka PHK buruh di Kabupaten Sukabumi sudah melebihi 12 ribu orang.
#SHOWRELATEBERITA
Sumber: Tempo.co
Editor : Fitriansyah