SUKABUMIUPDATE.com - PT Pertamina (Persero) buka suara soal kesepakatan antara negara anggota G20 untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak atau subsidi BBM.
Melansir dari Tempo.co, penghapusan subsidi tersebut ditujukan untuk mempercepat transisi energi.
“Sebagai operator, kami akan mengikuti seluruh regulasi BBM subsidi yang sudah ditetapkan ditetapkan regulator,” ujar Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, ketika dihubungi, Senin, 21 November 2022.
Irto menjelaskan, peran Pertamina Patra Niaga adalah sebagai operator yang ditugaskan menyalurkan BBM bersubsidi. Sementara itu, kebijakan mengenai penetapan subsidi BBM merupakan ranah pemerintah sebagai regulator.
G20 sepakat hapus subsidi BBM
Adapun poin kesepakatan negara G20 untuk menghapus subsidi BBM ini tertuang dalam poin 12 dalam deklarasi pemimpin negara G20 dalam konferensi di Bali, 16 November 2022. Dalam poin tersebut, disepakati bahwa negara-negara G20 berkomitmen untuk mencapai target SDG 7. Selain itu, juga untuk menutup kesenjangan akses energi dan diharapkan bisa menghapus kemiskinan energi.
Dalam kesepakatan itu pemimpin-pemimpin negara G20 juga menyampaikan komitmennya untuk mencari solusi untuk mencapai stabilitas pasar energi, transparansi, dan keterjangkauan.
Sebelumnya, Dana Moneter Internasional atau IMF juga mendorong Indonesia hanya menyalurkan subsidi kepada masyarakat miskin dan rentan. Langkah pengurangan subsidi itu dinilai akan menolong negara melewati ancaman krisis energi pada tahun depan dengan aman.
Hal tersebut disebutkan oleh Direktur Pelaksana IMF Kristalina Ivanova Georgieva-Kinova usai KTT G20 pada Rabu, 16 November 2022. Hasil wawancara itu dipublikasikan sehari setelahnya. Kristalina memperkirakan bahwa pada tahun depan harga energi masih akan tertahan cukup tinggi. Bahkan, terdapat risiko krisis energi yang perlu diwaspadai, jika perang Rusia dan Ukraina tak kunjung berhenti.
IMF dorong Indonesia hapus subsidi BBM
Ia menilai Indonesia harus turut mewaspadai tingginya harga energi karena dapat berpengaruh terhadap perekonomian negara. Salah satunya berkaitan dengan subsidi, karena di Indonesia terdapat subsidi dan kompensasi bagi bahan bakar minyak (BBM), liquid petroleum gas (LPG), dan listrik.
"Pesan penting bagi pemerintah adalah untuk mengidentifikasi siapa pihak paling rentan di masyarakat, berikan dukungan kepada mereka, bukan kepada semua orang," ujar Kristalina dalam wawancara tersebut, dikutip pada Jumat, 18 November 2022.
Orang kaya, menurut dia, seharusnya tidak menikmati subsidi karena merupakan pengecualian dalam kebijakan fiskal itu. Sedangkan di Indonesia, subsidi BBM dan LPG disalurkan secara terbuka sehingga orang kaya tetap bisa membeli barang bersubsidi.
Sumber: Tempo.co/Riri Rahayu (Bisnis)
Editor : Dede Imran