SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS Uden Abdunnatsir menyoroti sejumlah persoalan strategis setelah mengikuti bimbingan teknis atau bimtek yang digelar BPSDM Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin, 17 November 2025.
Kegiatan bertajuk “Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2025” itu dihadiri seluruh anggota Fraksi PKS dan dewan lain yang aktif menggali materi sepanjang sesi.
Bimtek yang dirancang untuk memperkuat kapasitas legislator daerah ini menyajikan pembahasan mendalam mengenai peran DPRD dalam legislasi, pengawasan, hingga penganggaran. Peserta diajak memahami kembali fondasi kerja kedewanan, termasuk dinamika kebijakan pemerintah pusat dan Jawa Barat yang berdampak langsung pada kinerja daerah.
Uden menyebut kegiatan ini penuh muatan penting karena mengupas sisi teknis penganggaran yang sering menjadi tantangan di lapangan. Ia menegaskan banyak insight baru yang membuka pemahaman lebih tajam mengenai ruang gerak fiskal, batasan regulatif, dan strategi merumuskan program yang tetap patuh pada aturan, tetapi efektif menjawab kebutuhan publik.
Baca Juga: Dewan Uden dan Warga Gotong Royong Bongkar Bangunan SDN Gunung Batu Sukabumi yang Rusak
Namun di balik antusiasmenya, Uden tak menutupi kegelisahan yang mengemuka dalam diskusi internal. Menurutnya, legislator kini menghadapi tekanan berat akibat kebijakan efisiensi anggaran yang semakin ketat. Kondisi ini membuat sejumlah aspirasi masyarakat berpotensi mandek meski urgensinya tinggi.
Salah satu isu yang ia soroti ialah penanganan kawasan permukiman kumuh. Uden menilai regulasi dan keterbatasan anggaran membuat program penataan permukiman rakyat seperti terkunci di meja perencanaan. Padahal, katanya, masyarakat sudah menagih penyelesaian persoalan ini sejak lama.
“Kami khawatir aspirasi masyarakat yang bersinggungan dengan kebutuhan anggaran besar akan terus tertunda,” ujar Uden. Ia menilai, bila situasi ini tak ditangani dengan kebijakan fiskal yang lebih adaptif, DPRD akan kesulitan menjalankan mandat representasi secara maksimal.
Uden mendorong pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk membuka ruang koordinasi lebih intensif demi mencari celah-celah solusi. Ia menegaskan bimtek bukan sekadar forum menambah ilmu, namun harus menjadi momentum lahirnya langkah konkret agar aspirasi masyarakat tidak tergerus ketatnya regulasi. (ADV)
Editor : Oksa Bachtiar Camsyah