SUKABUMIUPDATE.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini tengah menjadi sorotan publik akibat isu kegagalan manajemen sistem di internal. Menteri Keuangan Purbaya secara terang-terangan mengakui adanya kebobolan dalam sistem penganggaran negara.
Buntut dari masalah ini, dua pejabat tinggi, yakni Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu serta Dirjen Anggaran Luky Alfirman, resmi dicopot dari jabatannya.
Khusus untuk Luky, berdasarkan sumber dari Suara.com mengatakan salah satu penyebabnya pemecatannya dipicu oleh kelalaian dalam meloloskan anggaran pengadaan motor listrik pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga: Beckham Ditenangkan! Rombongan Persib Bandung Diteriaki Oknum Suporter di Bandara
Ketika dikonfirmasi hal ini, Purbaya hanya senyum-senyum tipis. "Mungkin (karena hal itu). Anda tebak sendiri," kata Purbaya, Senin (11/5/2026), dikutip dari Suara.com.
Lolosnya anggaran pengadaan puluhan ribu motor listrik luput dari perhatian internal Kemenkeu. Purbaya sendiri mengklaim sudah menolak mentah-mentah usulan anggaran tersebut. Ironisnya, anggaran yang seharusnya diblokir justru "melenggang" keluar akibat adanya celah keamanan atau loophole pada perangkat lunak milik Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
"Itu software dari Ditjen Anggaran, sedang diperbaiki sehingga enggak kebobolan kayak kemarin. Ya kan kebobolan, tahun lalu. Waktu kita sudah menolak beli motor untuk BGN, jadi sudah saya tolak," ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (7/5/2026).
Baca Juga: Audiensi dengan Sekda, Komunitas Ojol Palabuhanratu Dorong Penguatan UMKM
Insiden ini melempar sorotan tajam kepada Luky Alfirman, sosok yang saat itu bertanggung jawab penuh atas perencanaan dan pengelolaan APBN sebagai Dirjen Anggaran. Publik mempertanyakan bagaimana seorang birokrat senior dengan latar belakang pendidikan doktor ekonomi dari University of Colorado bisa kecolongan oleh "celah software" yang mengakibatkan pengadaan 21.801 unit motor listrik tetap berjalan.
Luky Alfirman sendiri bukanlah orang baru di Kemenkeu. Sejak bergabung pada 1995, ia memiliki rekam jejak mentereng, termasuk menjabat sebagai Chief of Staff Menteri Keuangan, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, hingga Dirjen Perimbangan Keuangan. Namun, karier panjangnya kini harus tercoreng oleh isu inefisiensi dan lemahnya pengawasan sistem di bawah kepemimpinannya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana tetap bergeming dan mengonfirmasi bahwa belasan ribu unit motor listrik telah dibeli untuk menunjang mobilitas operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025. Perbedaan sikap antara Menkeu yang menolak dan BGN yang tetap melakukan pengadaan menunjukkan adanya koordinasi yang buruk dan kegagalan sistem filtrasi anggaran di tubuh DJA yang selama ini dianggap sebagai "benteng" APBN.
Baca Juga: Konvoi Berdarah di Sukabumi, Pemuda Dibacok OTK saat Euforia Kemenangan Persib atas Persija
Kini, meski Kemenkeu berjanji telah memperbaiki sistem agar tidak "kembali bocor", publik terlanjur melihat adanya celah dalam akuntabilitas belanja negara yang melibatkan pejabat setingkat eselon I.
Sumber: Suara.com
Editor : Ikbal Juliansyah