SUKABUMIUPDATE.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemutakhiran data pajak kendaraan bermotor. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengerahkan sebanyak 911 petugas pendataan dalam kegiatan Diseminasi Petugas Pendataan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang digelar secara hybrid, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk meningkatkan akurasi data objek pajak kendaraan sekaligus mendukung terwujudnya kemandirian fiskal daerah.
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Bapenda Kabupaten Sukabumi, Hari Ramdani, mengatakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu sumber PAD yang memiliki potensi besar. Karena itu, pembaruan data harus dilakukan secara berkala agar potensi penerimaan daerah dapat tergali secara maksimal.
"Kegiatan ini dilaksanakan untuk membekali petugas lapangan dengan teknologi digital terbaru melalui pemanfaatan aplikasi Srikandi Jawara (Sistem Registrasi Identitas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pribadi Jawa Barat), agar pendataan dapat berjalan cepat, efektif, dan terintegrasi," ujar Hari.
Baca Juga: Menolak Menyerah pada Zaman, Iwan Penjahit Keliling Kalibunder Ngais Rezeki Demi Dapur Ngebul
Menurutnya, pemanfaatan aplikasi digital tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendataan sekaligus mempercepat proses verifikasi data kendaraan bermotor di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi.
Hari mengungkapkan, tingginya antusiasme peserta menunjukkan pentingnya kegiatan tersebut dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah. Sebanyak 911 petugas mengikuti kegiatan, terdiri atas 18 petugas tingkat kecamatan, 33 petugas tingkat desa dan kelurahan, serta 860 petugas pendataan di tingkat RW yang mengikuti kegiatan baik secara langsung maupun virtual.
Kepala Bapenda Kabupaten Sukabumi, Herdy Somantri, menegaskan bahwa kemandirian fiskal menjadi salah satu fondasi utama dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, semakin optimal penerimaan daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu mencakup pendapatan dan belanja untuk mendukung pembangunan daerah," kata Herdy.
Ia mengajak seluruh petugas yang terlibat, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan hingga tingkat RW, untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam menyukseskan pendataan potensi pajak kendaraan bermotor.
Baca Juga: Rumah Elin di Cibodas Palabuhanratu Ludes Terbakar, Diduga Dipicu Korsleting Listrik
Herdy juga mengingatkan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya akan kembali dalam bentuk pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
"Pajak yang terkumpul nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program pembangunan lainnya," ujarnya.
Usai diseminasi, kegiatan dilanjutkan dengan bimbingan teknis penggunaan aplikasi Srikandi Jawara. Para petugas mendapatkan pelatihan langsung mengenai mekanisme pendataan kendaraan bermotor berbasis digital yang dipandu oleh narasumber dari Bapenda Provinsi Jawa Barat bersama Unit Pusat Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sukabumi. (adv)
Editor : Syamsul Hidayat